Jatah Partai dan Kabinet Zaken

  • Opini Langit Bara Lazuardi

KETIKA JOKOWI memastikan bahwa PDIP akan mendapatkan kursi menteri terbanyak dalam kabinet mendatang, banyak pihak yang terhenyak.  Apakah Jokowi berubah? Di 2014, dengan jelas dia mengatakan bahwa bagi-bagi kursi itu tidak baik, dan dia siap dimusuhi dengan tidak mengakomodasi jatah itu. Tapi, ucapan dan kenyataan memang bisa berbeda. Dan politik adalah seni kemungkinan. Dan nyatalah, kabinet kemudian memang menjadi bagian dari pembagian kekuasaan.

Lalu, apa kabar kabinet zaken? Kabinet yang diisi kaum profesional, ahli, pakar, yang memang bekerja atas dasar profesionalitas. Apalagi, wacana kabinet zaken ini telah mengemuka dan mendapat lampu hijau juga dari Jokowi. Diusulkan Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif Mei lalu, Jokowi dan TKN menyambut baik ide itu. 

Wakil ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate meyakini bahwa di periode kedua ini, kabinet zaken akan menjadi pilihan yang tepat untuk percepatan kerja pemerintahan Jokowi. Dengan kabinet zaken, hak prerogatif presiden akan mendapatkan bentuk terbaiknya, mengisi menteri dengan orang-orang pilihan sendiri.

Tapi dengan jatah menteri untuk partai, mungkinkah kabinet zaken diwujudkan? Pengusul ide itu, Buya Syafii ternyata tak menutup kemungkinan itu. Bagi Buya, kabinet zaken bukan berarti menolak orang partai, atau penunjukan partai. Kaum profesional di partai juga ada, atau pihak luar yang diendors partai. Sepanjang mereka bekerja berdasarkan keahliannya, tidak ada persoalan antara orang partai dan bukan.

Pentingnya pembentukan kabinet zaken adalah untuk menghindari terjadinya malfungsi kabinet. Dengan diisi kaum profesional, kabinet akan bekerja dengan lebih baik dan cepat, juga fungsional. Kabinet zaken juga lebih bersih dari kemungkinan korupsi,  karena bukan kepanjangan tangan partai. Dan karena itu juga, kinerja para menteri dapat lebih maksimal. 

Zaken kabinet bukan hal baru di Indonesia. Dalam sejarah negara ini, setidaknya telah ada 3 kabinet zaken, yakni Kabinet Djuanda, Kabinet Natsir, dan Kabinet Wilopo. Namun, uniknya, kabinet ini jatuh bangun bersama dengan umur perdana menteri. Tak  heran jika tiga kabinet zaken itu hanya berumur antara 1-3 tahun. 

Di masa kedua ini, seharusnya Jokowi dapat lebih leluasa menempatkan cita-cita zaken kabinet. Jokowi tidak harus terlalu mengikuti partai, karena sudah tidak mungkin lagi dicalonkan. Jokowi dapat betul-betul mengarahkan kabinet sebagai ''orangnya'' dan bukan orang partai. Untuk itu, keberanian dan kecermatan memilih anggora kabinet menjadi vital dan utama. Profesional dan dengan rekam jejak yang baik, juga memiliki karakter kepemimpinan. Di masa kedua inilah Jokowi sebenarnya diuji, apakah dia memang ''petugas partai'' atau petugas bangsa.**

Penulis : lbl
Editor   : awl