33 Ribu Lebih Warga Dicoret Dari Jaminan Kesehatan

22

Warga menerima pelayanan kesehatan di Puskesmas Randudongkal. Foto : Probo Wirasto.

PEMALANG, WAWASANCO- Lebih dari 33 Ribu warga Kabupaten Pemalang yang selama ini menjadi penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat  kini terhenti, pasalnya mereka sudah dianggap oleh Kementrian Sosial tidak berhak lagi menerima. Namun disisi lain menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), dr Erna Nuraini, pemerintah daerah tidak mampu jika harus menanggung pembayaran mereka semua.

"Untuk warga yang mampu solusinya mereka harus meneruskan secara mandiri, tetapi yang menjadi persoalan adalah warga yang kondisinya masih kurang mampu dan ternyata ikut dicoret tidak lagi mendapatkan bantuan program Penerima bantuan Iuran (PBI) non Basis Data Terpadu (BDT)  dari Pemerintah,"jelasnya, Selasa (13/8)

Semula menurut dr Erna Nuraini memang ada wacana mereka akan ditanggung oleh Baznas dan Jamkesda APBD atau propinsi, akan tetapi melihat kondisi yang ada maka tidak bisa dilakukan seterusnya, sedangkan jika harus diambil oleh pemerintah daerah juga hanya paling banter hanya bisa dilakukan secara bertahap karena tidak semua. Akan tetapi inipun menjadi persoalan karena DKK tidak bisa memilah satu persatu.

Dan hingga saat ini pemerintah daerah yakni DKK harus mengalokasikan anggaran hingga Rp 20 Miliar untuk membayar premi jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu, karena sebelumnya anggaran tersebut memang melekat pada anggaran DPA DKK. Untuk penerima PBI di Kabupaten Pemalang sendiri jumlahnya sekitar 5% dari jumlah penduduk.

Sayangnya sebagian besar penerima warga penerima PBI BDT tidak mengetahui bahwa jaminan kesehatan mereka telah dihentikan oleh pemerintah, mereka biasanya baru mengetahui saat akan memanfaatkan layanan kesehatan ternyata kartu mereka sudah tidak bisa digunakan lagi, meski sebenarnya tetap bisa langsung berobat tentunya dengan jalur yang lain.

"Perlu diketahui untuk menerima pelimpahan 33.500 penerima jaminan kesehatan nasional Kartu Sehat Indonesia bagi pemerintah daerah, dibutuhkan dana yang tidak sedikit sebab mencapai 33.500 x Rp 25.000. Sehingga memang dibutuhkan kesadaran masyarakat bagi yang mampu untuk bisa membayar sendiri, sedangkan bagi yang betul-betul tidak mampu baru dibantu oleh pemerintah. Apalagi untuk jaminan kesehatan masyarakat yang sudah terbantu melalui jamkesda propinsi maupun kabupaten sebanyak 12.000,"tambahnya.

Penulis : pw
Editor   : jks