GMPK Minta Pakta Integrtitas Anggota DPRD Ditepati

37

H Idham Cholid S Sos MSi, Ketua GMPK Kabupaten Wonosobo. Foto : Muharno Zarka

WONOSOBO, WAWASANCO- Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Wonosobo Idham Cholid S Sos MSi meminta anggota DPRD Wonosobo yang telah menandatangani pakta integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menepati janjinya selama 5 tahun menjabat.

Sehingga penandatanganan pakta integritas tidak sekadar janji atau slogan usai wakil rakyat mengucapkan sumpah dan janji di Gedung Sasana Adipura Kencana. Masyarakat sangat menunggu  komitmen anggota DPRD dalam melakukan pencegahan dan tindakan korupsi. 

Seperti diketahui, setelah mengucapkan sumpah dan janji, 43 anggota DPRD Wonosobo menandatangani pakta integritas WBK. Diharapkan selama menjabat sebagai wakil rakyat lima tahun ke depan, mereka tidak melakukan tindakan korupsi untuk memperkaya diri.

Idham Cholid yang juga menjadi Ketua Umum Jama'ah Yasinan Nusantara (Jaya Nusa) itu mengatakan ikhtiar menandatangani pakta integritas WBK, setidaknya menjadi langkah awal yang baik dari komitmen para anggota dewan dalam pencegahan dan perilaku korupsi.

Dialog Publik

"Saya berharap, komitmen tersebut tidak hanya sebatas slogan. Harus ada langkah serius untuk menindaklanjuti upaya pencegahan perilaku korupsi. Karena tindakan korupsi akan merugikan negara dan rakyat," seru mantan Ketua DPRD Wonosobo itu.


Dalam kerangka itulah, GMPK Kabupaten Wonosobo dalam waktu dekat akan menggelar dialog publik bersama para wakil rakyat yang mengucapkan sumpah dan janji serta menandatangani Pakta Integritas WBK tersebut. GMPK akan jadi motor pencegahan korupsi. 

GMPK Kabupaten Wonosobo, lanjut, mantan anggota DPR RI itu,  akan melihat lebih jauh keseriusan para anggota DPRD yang terpilih dalam Pemilu Legislatig (Pileg) 17 April 2019 lalu.

 Apakah mereka benar-benar punya komitmen atau tidak. 

Dialog publik akan melibatkan semua pihak, termasuk aparat penegak hukum. Karena dari upaya dialog dan komitmen, sebenarnya zona bebas korupsi itu tercipta. Semua komponen yang ada, baik eksekutif, legislatif dan yudikatitif harus punya komitmen yang sama.


"Saya menyebut gerakan perangi korupsi bisa dimulai dari diri sendiri, dari kesadaran masing-masing, baik secara personal maupun institusional. Tanpa itu, maka hanya akan menjadi gerakan formal simbolis atau seremonial belaka," pungkasnya. 
 

Penulis : Muharno Z
Editor   : edt