RUU KKS Jangan Dulu Disahkan


Pakar IT Pratama Persadha dan Anggota Komisi I DPR Evita Nursanty bicara perlunya UU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) karena Siber Indonesia Belum Aman.

JAKARTA, WAWASANCO-  Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber & Komunikasi CISSReC, Pratama Persadha minta agar  RUU keamanan dan Ketahanan Syber (KKS) ditunda pengesahannya. Hal ini mengingat banyak pasal-pasalnya dalam RUU itu yang dapat menimbulkan conflict of interest dengan institusi  lain yang selama ini sudah berkecimpung dalam bidang cyber, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelejen Negara (BIN)   Kepolisiam dan lainnya. 

''Kita memang perlu punya UU KKS,  namun jangan sampai menimbulkan conflick of interes dengan institusi lain atau menimbulkan masalah baru,  ''kata Pratama dalam forum legisasi"Progres Percepatan Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Syber (KKS) di Media Center DPR,  selasa (13/8)

Apalagi,  menurutnya RUU ini tidak dibahas di Komisi I DPR. Melainkan di Baleg. Padahal,  masalah Syber ini ranahnya komisi I membawahi BIN dan BSN. 

Sebaiknya,  lanjut Pratama,  semua steakholder duduk bersama membahas  RUU KKS ini. Sehingga nantinya akan menghasilkan UU yang konprehensif bukan  UU yang sepihak. ''Bahaya  kalau kita punya undang-undang yang punya kekuatan absolute terhadap suatu masalah, karena akan terjadi kesewenang-wenang.'katanya. 

Pakar IT yang punya hobi mancing ini mengaku kaget RUU KKS  katanya akan disahkan sebelum akhir masa jabatan anggota DPR. Padahal,   RUU ini nantinya akan mengatur  segala masalah ketahanan dan keamanan negara. ''Memang kita belum punya UU Syber.  Tapi jangan terlalu cepat untuk diputuskan,'katanya. 

Pratama mengingatkan dengan internet siapapun bisa melakukan segalanya. Termasuk melakukan kejahatan.  ''Bahkan kita bisa membeli bahan bom dan cara merakitbya dan membeli narkoba, ''tandasnya. 

Sayangnya,  Lanjut Pratama,  semua itu tidak ada yang mengatur. Serta belum ada yang punya kemampuan yang dapat mengendalikan supaya tidak berefek terhadap pertahanan dan keamanan negara.  ''Jadi sebetulnya dunia Syber kita belun aman, ''katanya. 

Hal senada diungkapkan anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty. Menurutnya RUU KKS masih perlu pendalaman yang komprehensif, karena RUU ini sangat penting sebagai payung hukum bagi institusi TNI, Polri, Kejagung, BIN, BNPT, Kominfo RI, Kemenlu RI, dan lain-lain yang masing-masing mempunyai siber. 

“Pentingnya RUU KKS ini agar menjadi payung bagi seluruh instansi negara, maka perlu pendalaman dan melibatkan seluruh pemegang kebijakan. Selain agar tak terjadi tumpang-tindih, juga menjadi payung bagi institusi terkait saat ada ancaman siber di Indonesia,” demikian Evita. 

Seperti kasus pemadaman listrik pada Minggu (4/8) lalu, apakah peristiwa yang diikuti pemutusan jariangan Telkom itu, ada serangan siber atau tidak, tak ada yang tahu. “Tragisnya lagi, siapa yang harus berada di depan untuk menghadapi kasus itu jika ada serangan siber? Apalagi, kini ada alat elektromagnetic, benda kecil yang bisa mematikan seluruh jaringan listrik,” katanya. 

Perang siber ini sangat membahayakan dan mengancam negara. Dimana perang siber ini dilakukan tanpa harus deklarasi, tapi secara diam-diam bisa menghancurkan negara lain. 

“Kalau dengan terorisme lahir BNPT, Narkotika lahir BNN, cyber muncul Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), maka RUU KKS yang terdiri dari  24 pasal ini harus ada badan yang paling bertanggungjawab ketika ada serangan siber tersebut. Apakah BIN, TNI, Kepolisian, dan lain-lain,”katanya.

Penulis : Arya
Editor   : jks