Jokowi Diminta Selamatkan Aset Negara


Hamdan Zoelva saat memberi keterangan kepada wartawan .Dia minta agar Presiden Joko Widodo selamatkan aset negara

JAKARTA, WAWASANCO- Kuasa hukum Kawasan Berikat Nusantara (KBN)  Handam Zoelva surati Presiden Joko Widodo agar membantu menyelamatkan aset negara yang akan dikuasai oleh seorang pengusaha melalui perusahaannya PT Karya Teknik Utama dengan cara yang dinilai curang. 

''Kami minta perlindungan hukum kepada Presiden Bapak Joko Widodo untuk menyelamatkan aset negara yang diambilalih secara ilegal, ''kata Hamdan Zoelva dalam keterangannya Kepada wartawan di Jakarta,  Selasa sore (20/8).

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini,  sejak awal perusahaan milik keluarga  Wardono itu terindikasi ingin menguasai lahan KBN melalui anak peusahaan patungan PT Karya Cipta Nusantara. Padahal lahan dan segala uang ada di atasnya itu milik negara. 

“Misalnya Penetapan komposisi saham tidak proporsional, dimana PT KBN hanya diberi 15%, sementara PT.KTU menguasai 85%. Bahkan penentuan kepemilikan saham PT.KBN tidak boleh lebih dari 20%. ,” kata Hamdan Zoelva.

Bahkan , proyek pembangunan pelabuhan yang seharusnya dilaksanakan oleh PT.KCN, malah diambilalih oleh PT.KTU. “PT.KPU tidak pernah menyetorkan modal kepada PT.KCN, sebanyak Rp174.638.900.000,” tambahnya.

Ironisnya,  lanjut Hamdan ,  pihak swasta itu menebar isu kemana-mana dan. Menuding bahwa KBN memggamggu investasi swasta dan menghalang-halangi program pemerintah misalnya program Tol Laut. 

''Merrka berteriak meminta bantuan agar melindungi usahanya, padahal hal itu hanyalah kedok untuk mengambil aset negara secara tidak sah,” tuturnya

Menurut Hamdan segala upaya hukum telah dilakukan  bahkan KBN memenanglan perkara ini di Pengadilan Nergeri dan Pengadilan Tinggi. Kini perkara itu dibawa ke Mahkamah Agung. 

Apa yang dilakukan PT KBN adalah dalam rangka menyelamatkan aset negara yang ingin direbut oleh swasta.  “Apa yang dilakukan direksi PT KBN Persero sekarang ini adalah menjaga agar aset negara tidak dikuasai dan dimiliki secara tidak sah oleh swasta,” ucapnya.

Namum begitu,  katanya,  PT KBN,  tetap membuka kerjasama dengan pihak swasta untuk berinvestasi. “PT KBN akan tetap mendorong swasta yang beritikad baik,” katanya.

Penulis : Arya
Editor   : jks