Kedamaian, Pelambatan Informasi, dan 'Post-truth'

  • Opini Langit Bara Lazuardi

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)  memblokir  internet di Papua dan Papua Barat. Langkah ini diambil untuk mempercepat pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut, menyusul kerusuhan di berbagai kota.  Pemblokiran yang dilakukan adalah pelambatan akses internet sehingga informasi-informasi yang tidak benar, hoaks, dan memperuncing situasi, dapat tersaring dan tak tersebar ke masyarakat yang tengah dalam situasi marah.

Upaya yang dilakukan Kemenkominfo ini bukan kali pertama. Sebelumnya, dalam rusuh Mei, juga terjadi pemblokiran dan pelambatan akses internet. Bahkan, berbeda dari pemblokiran dan pelambatan yang cuma terhitung jam, saat Mei lalu, pelambatan itu bahkan berjalan lebih dari dua hari, sehingga masyarakat pun berupaya melakukan ''langkah darurat'', memakai proxy luar, untuk menormalkan akses.

Upaya pelambatan akses internet ini memang cukup berhasil di dua peristiwa kerusuhan itu. Di peristiwa Mei di Jakarta, berhasil dicegah info-info soal korban dan kekerasan aparat, yang ternyata hasil editan dan montase berbagai peristiwa yang tak berhubungan. Dan pencegahan itu membuat masyarakat dapat kebal dari hasutan, atau upaya provokasi. Dalam kasus Papua, terjaring dua informasi yang coba ditautkan ke internet. Pertama, hoaks tentang warga Papua yang tewas, dan kedua  hoaks tentang penculikan dua warga Papua yang bermaksud mengantar makan di asrama Papua di Surabaya. Pencegahan info hoax itu membuat masyarakat Papua tidak terhasut dan dalam hitungan jam, dapat ditenangkan dan situasi kembali kondusif.

Dari dua peristiwa itu, kita menyadari  benar bahwa informasi telah menjadi tuan dan arah dalam kehidupan keseharian kita. Kini, kita menjadi bagian dari masyarakat yang, bukan saja haus, tapi juga tak pernah terpuaskan oleh informasi. Kita mengunyah apapun informasi, yang dengan sengaja atau tidak, ''dijejalkan'' di ponsel kita, bukan bagian dari pencarian kebenaran faktual, tapi pelepasan emosi. Inilah yang membuat, terkadang, informasi datang bukan sebagai cahaya,  pemberi terang, tapi lebih menjadi bara, membakar, dan menular.

Kita, sebagai penyerap informasi, tidak melakukan kaidah verifikasi untuk mengecek kebenaran sebuah peristiwa, tapi melihat apakah informasi itu menguntungkan atau tidak bagi kita.  Di titik ini, dari siapa informasi itu kita dapatkan, dan kedekatan emosi kita atas informasi itu  lebih menentukan daripada kebenaran di dalamnya. Inilah era ''post-truth'', ketika kepercayaan pada institusi negara/lembaga kian menipis, karena percaya pada ''pemalsuan fakta'' untuk menggolkan berbagai agenda, dan lebih memilih kebenaran dari sesama warga atau netizen. Di titik ini kebenaran hadir sebagai wilayah privat, sesuatu yang tak lagi diperdebatkan atau diperbandingkan. ''Aku percaya maka benarlah hal itu''.

Nah, hidup dalam era ''post-truth'' ini memang merepotkan.  Pertama, hoaks bukanlah kabar yang terjadi begitu saja. Hoaks telah lama menjadi bagian dari kerja serius, yang digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Dan, ketika kepercayaan pada negara/lembvaga/aparat kian menurun, maka hoaks akan makin mendapat tempat.

Kedua, hoaks bekerja bukan pada pemaparan data atau silang fakta. Hoaks bekerja pada tataran emosi dan kedekatan personal. Karena itu, hoaks biasanya dihadirkan untuk memenuhi hasrat emosional pihak tertentu, dan menggerakkan pihak tertentu.

Ketiga, literasi internet kita masih lemah. Dengan demikian, strategi imun terhadap hoaks juga kerap terlambat. Kita acap memamah dan percaya pada sebuah berita dan menyebarkannya, untuk kemudian menyadari bahwa itu tak benar, setelah kemudian menimbulkan kerusakan.

Jadi, cara terbaik untuk menghapus ikatan kita pada hoaks adalah dengan melakukan upaya untuk menjadikan lembaga negara sebagai pihak yang dipercaya, pemberi informasi yang terang dan valid. Sehingga masyarakat tidak alergi dan apriori lalu mempercayai pihak lain, yang justru memperkeruh suasana. Ketika lembaga negara dan aparatusnya dipercaya, maka kabar hoaks apapun tidak akan berdaya, karena masyarakat akan selalu merujuk pada kebenaran ''negara''. Dan jika hal itu terjadi, maka pelambatan dan pemblokiran internet tak perlu lagi dijadikan jalan keluar ketika ada kerusuhan.**


-------------------
 

Penulis : lbl
Editor   : awl