Kenaikan Iuran BPJS dan Pembangunan Kesehatan


Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)  Puan Maharani  menyatakan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  Kesehatan akan dimulai 1 September mendatang.

Seperti biasa ketika ada rencana pemerintah menaikkan biaya yang menyangkut hajat hidup orang banyak, reaksi pro dan kontra bermunculan.  Pemerintah beralasan kenaikan  ditempuh dalam rangka menutup defisit yang terus membengkak.

Kendati rencana kenaikan juga akan dibahas dengan DPR dan besaran kenaikan belum dipastikan, tapi gejolak di masyarakat mulai bermunculan. Memang secara aturan kenaikan iuran BPJS mengacu UU Nomor  82/2018 tentang Jaminan Kesehatan  memungkinkan jika ditinjau atau dinaikkan.  Tapi penolakan tetap muncul.

BPJS Watch menganggap kenaikan yang diusulkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) cukup memberatkan. Seperti diketahui Menkeu mengusulkan agar iuran BPJS untuk peserta kelas I dan II  naik antara 100-116 persen. Sebuah kenaikan yang fantastis memang.

Namun pemerintah beralasan tingginya prosentase kenaikan karena selama ini  tingkat pembayaran iuran BPJS sangat rendah. Oleh karena itu untuk menutup defisit perlu dilakukan penyesuaian berupa kenaikan. Data menyebutkan defisit hingga tahun 2020 bisa mencapai Rp 32 triliun. Defisit sudah terjadi sejak tahun 2014.

Langkah pemerintah menaikkan besaran iuran BPJS karena salah satu alasan rendahnya  tingkat pembayaran sangat linier. Diharapkan kenaikan iuran  bisa menutup defisit. Namun pertanyaan juga muncul. Apakah kenaikan iuran malah tidak akan menyebabkan masyarakat semakin malas untuk membayar iuran tersebut.

Persoalan iuran BPJS adalah salah satu persoalan pelik dalam pembangunan bidang kesehatan. BPJS diberikan agar warga saling memberikan subsidi terkait biaya kesehatan.  Yang kaya membantu yang miskin. Warga tidak mampu diberi subsidi. Yang kaya membayar iuran lebih besar.

Persoalan klasik yang melanda kita adalah data peserta BPJS kesehatan tidak valid.  Sistem penataan kepesertaan belum rapi. Sehingga biaya yang muncul dari klaim pelayanan kesehatan melalui BPJS membengkak. Hingga akhirnya terjadi defisit. Kita mengetahui banyak tunggakan biaya kesehatan melalui BPJS dari rumah sakit yang belum dibayar. Selain itu pelayanan BPJS kesehatan juga dianggap belum sesuai standart.

Nampaknya kebijakan kenaikan iuran BPJS adalah hanya solusi sementara untuk menyelesaikan carut=marut persoalan pelayanan dan pembangunan bidang kesehatan. Sudah saatnya ada penyelesaian yang lebih komprehensif dan terpadu. Perlu duduk satu meja antara Menkeu, Menkes hingga stake holder lainnya untuk mencari solusi.

Kita perlu menimba ilmu dengan negara lain yang lebih maju dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi warganya. Masyarakat juga diberi kesadaran mengenai perlunya menjaga kesehatan. Perlu ada sebuah teroboson yang konseptual agar pelayanan dan pembangunan kesehatan tidak terjebak pada kebikakan tambal sulam saja.

Penulis : Joko Santoso
Editor   : edt