Membangun Sistem Anti Korupsi


Pernyataan Presiden Jokowi  dalam Diskusi Forum Pemred  di Istana Kepresidenan, Selasa (3/9) menarik dicermati. Beliau menyampaikan bahwa  kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan hanya dilihat dengan banyaknya orang yang ditahan.

Jokowi berkeinginan agar keberhasilan KPK lebih dinilai dari keberhasilan lembaga tersebut bersama pemerintah dalam membangun sistem anti korupsi.  Pernyataan tersebut disampaikan di tengah adanya pro dan kontra terkait seleksi calon pemimpin KPK yang sedang berlangsung saat ini.

Saat ini kita melihat KPK begitu aktif memerangi  kasus koruspi. Salah satunya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sejumlah kepala daerah dan juga pejabat BUMN terkait kasus penyalahgunaan uang negara.

Namun menjelang pergantian pemimpin KPK, pro dan kontra muncul. Banyak pihak menganggap panitia seleksi tidak melaksanakan tugas dengan baik. 10 calon pemimpin KPK yang saat ini lolos seleksi beberapa diantaranya dianggap memiliki rekam jejam yang kurang baik.

Muncul dugaan bahwa panitia seleksi melakukan kompromi dengan pihak pihak tertentu. Sehingga 10 nama yang muncul dan akan diserahkan ke DPR tersebut dianggap bukan yang terbaik dari peserta yang mengikuti seleksi. Panitia seleksi dituding mengabaikan  masukan dan kritik dari publik.

Tingginya perhatian khalayak terhadap proses seleksi pimpinan KPK menunjukkan bahwa masyarakat menaruh perhatian dan harapan terhadap lembaga tersebut.  Karena semua melihat korupsi merupakan masalah kronis yang menjalar ke segenap komponen di negara ini, terutama pemangku kebijakan.

Tentu harapan setinggi langit disematkan kepada KPK. Tujuannya agar kasus korupsi bisa ditekan, dan pemerintahan serta pemangku kebijakan menjalankan amanat dengan jujur.  Kita semua menginginkan agar negara ini bebas dari korupsi. Penyakit yang menjalar sangat lama dan belum kunjung berkurang.

Kendati demikian kita juga harus mendukung pernyataan presiden yang berkeinginan agar segenap komponen termasuk KPK dan pemerintah mendukung terealisanya pembangunan sistem anti korupsi.  Keberhasilan pembangunan tersebut tentu dengan menciptakan sistem yang membatasi bahkan menghilangkan upaya pihak pihak tertentu melakukan korupsi.

Membangun sistem anti korupsi tentu perlu kerjasama berbagai pihak. Mulai dari pemerintah, kelompok masyarakat, pimpinan daerah, aparat penegak hukum dan komponen strategis lain harus bersinergi untuk melakukannya. Memang pembangunan sistem lebih baik.  Dengan begitu korupsi bisa dicegah.

Namun bukan berarti tindakan yang tegas terhadap pelaku korupsi tak perlu dilakukan. Metode OTT juga perlu dilakukan agar memberikan efek jera.Selain itu juga memberikan pelajaran kepada berbagai pihak agar tidak berani melakukan korupsi. Kendati saat ini maraknya kasus OTT tak membuat pelaku korupsi jera.  Pembangunan sistem anti korupsi dan penindakan yang tegas harus berjalan beriringan. Karena kita tidak ingin korupsi makin mengakar dan  menjadi budaya.

Kita beri dukungan kepada presiden yang memiliki visi ke depan untuk mengupayan sistem anti korupsi. Sebelum membentuk sistem tersebut kita juga tak boleh mendiamkan para koruptor itu tetap berkeliaran. Perlu sanksi hukum yang tegas. Sehingga pada saatnya nanti kita bisa mengatakan bahwa negara ini zero korupsi.

Penulis : Joko Santoso
Editor   : edt