Hentikan Polemik untuk Anak-anak Indonesia

  • Opini Langit Bara-Lazuardi

USULAN pemerintah agar Perppu No 1/2016 jadi Undang-Undang masih menunggu waktu. Paripurna DPR akhirnya bersepakat menunda, setelah beberapa perdebatan yang, sebenarnya, tidak terlalu substansial. Tak heran,  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise tampak kecewa atas putusan itu.

Perppu No 1/2016 berisi perlindungan terhadap anak, terutama difokuskan pada perilaku fedofil. Di Perppu itu diatur tentang hukuman tambahan bagi pemerkosa anak, yakni berupa pengebirian secara kimiawi. Namun, hukum kebiri itu memang memancing perdebatan. Ikatan Dokter Indonesia, misalnya, menolak menjadi eksekutor pengebirian kimiwai itu jika nantinya Perppu itu akan menjadi undang-undang. NU juga bersepakat menolak pelaksanaan kebiri itu.

Anggota DPR memiliki pandangan berbeda apakah Perppu tersebut harus segera diundangkan atau tidak. Ada pula yang menilai isi dari Perppu itu masih kurang lengkap. Padahal, menurut Yohana, sudah ada tim teknis yang mengkaji pelaksanaan dari Perppu itu. Salah satunya adalah mengenai teknis pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kimiawi. Menurut Yohana hukuman itu diberikan secara berkala selama dua tahun setelah pelaku menjalani hukuman pokok. Pemerintah akan mengawasi pemberian suntik kimia tersebut. Dia berharap pengesahan itu akan dipercepat lagi, sehingga nasib anak-anak Indonesia dapat segera diselamatkan.

Tapi, meski belum menjadi undang-undang, Perppu itu sejatinya bisa diberlakukan. Persoalannya adalah apakah hakim yang mengadili perkara perkosaan atau fedofil akan menjadikan Perppu no 1/2016 itu menjadi rujukan atau tidak. Tapi jika sudah menjadi undang-undang, maka mau tidak mau harus dirujuk dan diberlakukan.

IDi yang menolak hukum kebiri kimiawi itu mengungkapkan bahwa mereka telah menyarankan agar hukuman tambahan terhadap predator seks dalam bentuk rehabilitasi bukan kebiri kimia. Sebab di banyak negara kebiri kimia justru sudah banyak ditinggalkan karena kejahatan seksual dilakukan bukan cuma tingginya libido melainkan lebih banyak akibat gangguan jiwa. Kebiri kimia juga bakal menimbulkan berbagai gangguan fisik sebagai efek samping lainnya yang membuat si terpidana lebih menderita. Karena itu IDI menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia.

Apakah penolakan IDI berfungsi jika hukuman itu menjadi perintah undang-undang?  Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Daeng M. Faqih mengatakan bahwa Undang undang juga tidak menyebut dokter dan tenaga medis lainnya sebagai eksekutor, jadi tidak ada persoalan sebenarnya ketika IDI menolak. Duh.

Selain tidak ada perintah undang-undang, IDI juga mengakui bahwa pengebirian itu berpotensi menimbulkan konflik norma, yakni etika kedokteran. Sebab perintah organisasi kesehatan dunia (WHO), dan Undang-undang Kesehatan melarang tindakan kebiri kimia tersebut. Dengan demikian, keliru bila ada yang menganggap IDI melawan hukum atau mengabaikan vonis pengadilan.

Apakah rehabilitasi lebih menjamin terhukum akan jera? Daeng meyakini hal itu. Itu rehabilitasi sebetulnya lebih berat ketimbang kebiri kimia. Sebab seorang terpidana predator seksual baru benar-benar akan keluar penjara jika dari hasil evaluasi gangguan kejiwaannya telah pulih. Bila seorang predator dihukum 10 tahun tapi selama itu dari hasil evaluasi rehabilitasi tak menunjukkan perbaikan, dia tak akan dikeluarkan dari penjara. Beda dengan kebiri, yang setelahdua tahun dapat dibebaskan.

Tapi, apapun polemiknya, jangan sampai anak-anak kita berada dalam ketakutan yang terus-menerus. Kejahatan pada anak harus segera ditanggulangi, entah dengan kebiri kimiawi atau rehabilitasi. Yang utama agar anak-anak terlindungi, dan dapat bebas hidup tanpa rasa ketakutan.**

 

Penulis : lbl
Editor   : edt