5.400 KK Tempati Rumah Tidak Layak Huni


Sosialisasi dengan warga calon penerima BSPS di Desa Pager Gunung dan Jogoyasan Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Foto ali subchi

MAGELANG, WAWASANCO - DI Kabupaten Magelang, masih ada sekitar 5.400 Kepala Keluarga (KK) yang berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni (RTLH),  atau belum memiliki rumah. Untuk itu, meteka akan mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) RI tahun 2019.

"Pekerjaan dilaksanakan  tahun 2019 ini, dan ditargetkan akhir tahun sudah selesai," kata Kasubdit Pendataan dan Verifikasi Rumah Swadaya Ditjen Penyedian Perumahan Kemen PU dan PR RI, Rubio disela-sela sosialisasi dengan warga calon penerima BSPS di Desa Pager Gunung dan Jogoyasan Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Minggu (8/9).

Sebelumnya, sosiali juga dilakukan di Desa Progowanan, Kecamatan Sawangan, terkait pembangunan irigasi desa untuk pengairan areal pertanian, serta dengan warga Desa Keji, Kecamatan Muntilan, pembangunan rumah swadaya bagi masyarakat kurang mampu.

Menurut Rubio, dari sebanyak 5400 KK tersebut,  tersebar di 21 kecamatan di kabupaten magelang. "Hanya saja, penerima bantuan runah swadaya terbanyak di Kecamatan Ngablak yang mencapai 360 KK. Untuk kecamatan lain, rata-rata hanya mendapat 300 kk atau rumah yang akan direhab,” jelasnya.

BSPS ini, lanjutnya, merupakan program pusat tujuan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas.

“Bentuknya uang dalam tabungan guna membeli bahan bangunan dan upah kerja. Rinciannya, Rp 15 juta untuk material dan Rp 2,5 juta untuk upah tenaga. Jenis pembangunannya,  pengganti RTLH, pembangunan rumah baru dan dilakukan diatas kavling tanah matang,” jelasnya.

Anggota DPR RI Komisi V, Ir Sudjadi yang turut hadir dalam sosialisasi kemarin menambahkan, jika BSPS sudah seharusnya tepat sasaran. Apalagi, pengusulannya benar-benar dari bawah. “Kami sampaikan jika penerima BSPS harus benar-benar sesuai syarat penerima. Jangan sampai ada perangkat desa apalagi ASN, menerima. Dan yang pasti, belum memiliki rumah dan berpenghasilan rendah. Ini yang selalu kami sampaikan dalam setiap sosialisasi,” imbuhnya.

Kepala Desa Jogonayan, Yoga Pramono menyampaikan, jika diwilayahnya ada 30 penerima BSPS. “Sejauh ini, usulan penerima murni dari warga. Sebelumnya kami sosialisasikan ke perangkat dan warga. Setelah itu, mereka membuat usulan dan kami verifikasi bersama dengan tim dari kabupaten. Kami berharap, khususnya diwilayah kami benar-benar sesuai target dan sasaran,” pungkasnya.

Penulis : as
Editor   : jks