Barongan Blora Tolak RUU KPK


Dengan menggandeng seni barongan Blora, MAKI menggeber aksi solidaritas Save KPK, menolak tegas Revisi UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Foto : Wws/Wahono

BLORA, WAWASANCO-Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggelar aksi Save KPK di kota sate. Aksi itu sebagai bentuk penolakan Revisi UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK).

Aksi RUU KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), digeber di sisi timur alun-alun, Kota Blora, dengan dimeriahkan pertunjukan seni barongan, Senin (9/9/2019),

Gerakan turun jalan yang mendapat respons masyarakat luas tersebut, para aktivis antikorupsi hanya bersikap diam serta memajang beragam poster kecil, sebagai wujud penyampaian aspirasi mereka. Poster-poster itu, antara lain bertuliskan Bahaya Revisi UU KPK,  Jangan Lemahkan KPK,  Presiden harus tolak revisi UU KPK, termasuk sendiran bahwa Barongan Saja Tolak Revisi UU KPK. 

Menurut Devisi Investigasi MAKI, Ari Prayudhanto, aksi digelar sebagai aksi kemerdekaan, dan dengan tegas menolak adanya Revisi UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang KPK.

"RUU KPK oleh DPRD, kami nilai sebagai bentuk pelemahan terhadap institusi KPK," tandasnya.

Memperlambat

Dijelaskan,  terdapat  sembilan point yang disoroti dalam draft pembahasan RUU KPK, yang mana jika revisi itu tetap dilakukan bisa berdampak besar memperlambat kerja KPK. “Saat ini, kita bisa melihat kejahatan korupsi di Indonesia begitu luar biasa," katanya.

Sembilan point tersebut, antara lain mengancam independensi KPK, pekerjaan penyadapan dipersulit, dan seolah dibatasi.  Selain itu, lanjut Yudha, pembentukan dewan pengawas yang dipilih oleh DPR, sumber penyelidik dan penyidik dibatasi, bahkan  penuntutan perkara yang harus dikoordinasikan dengan Kejaksaan.

Lebih memprihatinkan, perkara yang mendapat perhatian dari masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara penuntutan dipangkas, kewenangan-kewenangan strategis di proses penuntutan dihilangkan. Selain itu, kewenangan KPK dalam mengelola dan memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, juga dipangkas.

Ditambahkan, RUU tersebut berpotensi memupus harapan rakyat Indonesia akan masa depan pemberantasan korupsi yang ada di negeri ini.

Penulis : wah
Editor   : jks