Indonesia Perlu Miliki UU Perlindungan Data Pribadi


Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto (FH UMP) menggelar Seminar Nasional dan dan Call For Paper bertajuk Perlindungan Data Digital dalam Cyberspace Menghadapi Revolusi Industri

PURWOKERTO, WAWASANCO- Pemerintah dan DPR perlu segera menyusun Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasalnya saat ini di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur persoalan tersebut.

Demikian benang merah dari Seminar Nasional dan dan Call For  Paper bertajuk Perlindungan Data Digital  dalam Cyberspace Menghadapi Revolusi Industri. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto (FH UMP), Sabtu (21/9).

Seminar menghadirkan  menghadirkan empat pembicara yang ahli dibidangnya.  Masing-masing Denden Imadudin Soleh, SH MH dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI,  Sonny Zulhada PhD dari International Islamic University Malaysia, Iwan Satriawan SH MCL PhD dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Bayu Setiawan SH MH dari UMP.

“Seminar ini sangat penting karena diera reformasi yang berkembang sangat cepat. Perlindungan data pribadi ini sudah banyak terjadi penyalahgunaan. Dengan mudahnya orang bisa mengakses data seseorang untuk kepentingan usaha maupun politik,” jelas Dekan FH UMP Susilo Wardana SH SE Mhum.

Sementara undang- undang di Indonesia, lanjut Susi, belum ada undang-undang perlindungan pribadi. Oleh karena itu menurutnya, seminar tersebut sangat penting untuk bagaimana masyarakat mengetahui hak warga negara untuk dilindungi data pribadinya.

“Sehingga data pribadi yang dimiliki setiap orang tidak mudah untuk diakses oleh pihak lain, karena itu merupakan hak asasi manusia. Karena itu maka penting perlu adanya undang-undang perlindungan data pribadi,” jelasnya.

Sementara itu, Denden Imadudin Soleh, SH MH mengungkapkan, perilaku manusia saat ini mulai bergeser dari konvensiolan ke era digital.

“Kalau zaman dulu kan orang berbelanja cukup belanja tanpa mencatat apa, namanya siapa. Tapi di era digital segala aktifitas perbelanjaan bisa tercatat semua, apa yang dibeli, dan dimana membelinya,” jelasnya.

Deden mengungkapkan, kalau dulu data dianggap biasa-biasa saja, namun sekarang data merupakan aset yang sangat bernilai dan masyarakat belum sadar akan hal tersebut.

 “Ini akan berbahaya, contoh sederhana saat kita dikirimi sebuah iklan. Belum lagi saat orang tersebut memiliki internet banking. Ketika misalnya kita menyebarkan nama, tanggal lahir, dan ibu kandung dengan tiga notivikasi diketahui orang maka akun kita bisa dengan mudah diambil oleh orang lain,” pungkasnya.

 

 

Penulis : Joko Santoso
Editor   : edt