Budhi Sarwono : Walau Gaji Kecil, Saya Tetap Bersyukur


BANJARNEGARA, WAWASANCO- Bupati Budhi Sarwono, menyatakan bahwa dirinya tetap bersyukur dengan  gaji yang diterima saat ini. Kalau saya secara pribadi ngga ada masalah, hanya cukuplah, sedang-sedang saja. Tapi dalam paguyuban bupati se-Indonesia atau APKASI, banyak disamping saya mengeluh karena kebutuhannya banyak. Ada tim sukses, parpol, itu harus diopeni semua kalo ngga nanti mrengut,” katanya, Senin (7/10).

Budhi juga membenarkan bahwa dirinya bersama seluruh bupati/walikota pernah dikumpulkan untuk membahas kenaikan gaji pada bulan September 2017.
“Saya ingat bulan September 2017 kami dikumpulkan pada acara diklat kepala daerah di Kementrian Dalam Negeri. Saat itu Menteri PAN-RB menyampaikan bahwa DPR dan Bupati akan dinaikkan gajinya. Ini sudah oktober 2019, jadi sudah dua tahun. Mungkin teman-teman di DPR sudah naik tapi kami belum,” imbuhnya gemas.


Menurut Budhi, dirinya hanya mengingatkan bahwa kecilnya gaji kepala daerah sangat berpotensi sekali untuk melakukan korupsi. 
“Lima jam lalu, saya dapat laporan dari ajudan, bahwa bupati Lampung Utara OTT, karena 600 juta. Coba Anda bayangkan. Apakah negara ngga rugi? Jelas rugi. Pada waktu pilihan kepala daerah dulu berapa biayanya yang dianggarkan negara, belum lagi calon bupatinya juga pasti keluar dana?”
“Ini 600 juta, bahkan kabupaten tetangga kami hanya 100 juta, tetangga samping lagi cuma 250 juta. Ini kan ngga seimbang dengan operasional petugas yang menangkap? Dan biaya Pilkada untuk menjaring bupati terpilih bisa sampai 20 miliar? Apa negara tidak rugi? Ini pendapat pribadi saya ya. Tapi coba Anda berfikir realistis?”
“Saya memahami ada petugas yang jadi ‘penembak jitu’. Tapi ya… jangan menembak di kebun binatang lah… kalau nembak di kebun binatang ya pasti kena. Apalagi pelornya gedhe M16. Masa pake M16 tapi dapatnya cuman burung Jalak, hahaha…..”
“Jadi kita harus melihat yang di bawah. Kalau sistemnya seperti ini, para bupati bisa habis. Nanti Pilkada lagi, 1 kabupaten biayanya 20 M lagi. Setelah terpilih baru satu tahun bupatinya kena OTT 100 juta. Apa uang negara hanya buat pesta demokrasi, lha kapan mbangunnya? Ayo kita berfikir realistis, visioner?”
“Jadi saya mohon kepada bapak presiden untuk mengambill langkah yang lebih bijak agar nasib teman-teman kami ini khususnya bupati tidak jadi korban,” pintanya, “Saya juga sekali lagi berterima kasih kepada Pak Ganjar, alhamdulillah saya bersyukur dan saya sabar menanti. Kalau saya pribadi tidak ada masalah. Saya sudah dididik dari orang tua saya. Orang tua saya selalu mengingatkan, Kamu tidak usah cari sesuatu di Banjarnegara, nanti sesuatu yang cari kamu.”


Terkait laporan kekayaan di LHKPN, Budhi menjelaskan, bahwa harta kekayaan yang dimuat LHKPN sebesar Rp. 19,5 miliar pada tahun 2018. Dirinya juga menjelaskan bahwa untuk dana operasional per hari mendapat maksimal Rp 1 juta. 
“Sistemnya pake uang sendiri dulu nanti akhir bulan diganti. Ini untuk operasional ke desa-desa tiap harinya. Dalam kunjungan kerja, saya ngajak dishub, patwal, satpol PP. Itu buat keseharianlah, buat operasional,” ujarnya.
Beredarnya foto slip gaji Bupati Banjarnegara, menghebohkan dunia maya dan juga dunia nyata. Dalam slip tertera gaji bersih bupati sebesar Rp 6.114.500. Namun setelah dikenakan potongan zakat sebesar Rp 152.900, maka gaji yang diterima oleh bupati sebesar Rp 5.961.000. Dalam slip itu tertulis 'Gaji bupati bulan Oktober 2019’.

Penulis : red
Editor   : jks