Jelang Pelantikan Presiden, Puan Sidak


Ketua DPR Puan Maharani kunjungi tenda-tenda TNI/Polri dalam sidang di komplek parlemen.

JAKARTA, WAWASANCO- Seminggu setelah dilantik sebagai Ketua DPR,  Puan Maharani langsung adakan sidak keliling komplek parlemen mengecek ruangan-ruangan komisi,  fasilitas lainnya termasuk pengamanan jelang pelantikan Presiden Joko Widodo.

Puan  didampingi oleh ketiga wakil DPR yakni Sufmi Dasco, Aziz Syamsuddin, dan Rahmat Gobel.

Ruangan pertama yang dikunjungi Putri Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri itu adalah ruang tamu dan ruang pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang berada di Nusantara III DPR.

Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi ruang media center,  tenda-tenda TNI/Polri, Masjid bahkan Pujasera.  Puan ingin memastikan semua fasilitas sudah rampung  dan tertata rapi dan tertib sebelum pelantikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2019.

Mantan Menko Kesra itu pun melakukan dialog dengan beberapa anggota TNI dan Polri saat mengunjungi tenda-tenda TNI/Polri yang berada disekitar komplek parlemen. 

Saat mengunjungi media center, Puan memberi keterangan pers.  Puab mengatakan anggota DPR RI kedepan memerlukan dukungan secara fisik,  terutama fasilitas yang memadai dalam menunjang kinerja

Puan menyatakan bahwa DPR adalah rumah rakyat yang selalu terbuka bagi siapa saja, termasuk bagi mahasiswa yang berdemo.

"DPR itu rumah rakyat, kita akan membuka pintu seluas-luasnya selama aspirasi rakyat itu disampaikan dengan tertib dan santun," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (8/10/2019).

Puan menyatakan DPR akan menjaga sinergi dan harmonisasi dengan pemerintah dan NKRI. 

"Perbedaan dalam kebijakan politik itu di politik suatu hal yang biasa. Namun jangan sampai silahturahmi dan gotong royong yang ada itu tercerai-berai akibat kepentingan individu atau kelompok. Komitmen yang kami bangun adalah bagaimana menjaga NKRI itu utuh,” ucap Puan

Namun begitu Puan Maharani menjelaskan DPR tetap melakukan otokritik terhadap kinerja pemerintah agar berjalan sesuai dengan tujuan. 

Sinergi dengan pemerintah tetap dilakukan agar kebijakan pemerintah yang pro rakyat memang bisa bermanfaat untuk rakyat. Jadi kritik dan otokritik maupun dinamika di DPR tetap ada serta diperlukan dalam proses demokrasi.

''Saya berharap sinergi kedepan semakin baik namun tetap disi dengan kritik yang bermanfaat dengan mencari solusinya masing-masing,” tutup Puan.
 

Penulis : ak
Editor   : jks