Penyerahan KUA PPAS RAPBD Tahun 2020 Ditunda

  • Tak Penuhi Kuorum

Rapat paripurna DPRD Purbalingga dengan agenda Penyerahan KUA PPAS RAPBD Tahun 2020, Senin (14/10) tidak memenuhi kuorum. Akibatnya agenda rapat tersebut ditunda. (Foto :Joko Santoso)

PURBALINGGA, WAWASANCO-Rapat paripurna DPRD dengan agenda Penyerahan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Penggunaan Anggaran Sementara Rencana  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA PPAS APBD) Tahun 2020 yang sedianya dilaksanakan Senin (14/10) ditunda. Kondisi tersebut salah satunya dikarenakan jumlah anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi kuorum.

Sedianya penyerahan KUA PPAS APBD Tahun 2020 akan dilakukan langsung oleh Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi). Ketua DPRD HR Bambang Irawan, kepada wartawan membenarkan mengenai adanya penundaan agenda tersebut. Seharusnya agenda tersebut dimulai pada pukul 09.00 WIB. “Karena tidak memenuhi kuorum  hingga pukul 11.30 WIB, maka ditunda,” ujarnya.

12 anggota DPRD yang hadir masing-masing dari FPDIP 8 orang, FPKB 1 orang, Fraksi Partai Golkar 1 orang dan Fraksi Gabungan 2 orang.  Sesuai aturan rapat paripurna kuorum apabila dihadiri ½ ditambah satu  total jumlah anggota DPRD.

 Mengenai penyebab ketidakhadiran 33 anggota DPRD yang lain, Bambang Irawan mengatakan sangat beragam. “ Dua anggota FPDIP sedang mengikuti kegiatan partai. Untuk fraksi lain akan kami komunikasikan dengan pimpinan fraksi, terkait ketidakhadiran,’ ungkapnya.

Dia mengatakan setelah dilakukan penundaan, rencananaya agenda tersebut akan dijadwalkan dilaksanakan pada Kamis (17/10) mendatang. Pihaknya akan melakukan komunikasi dengan  pimpinan dewan dan pimpinan fraksi agar ke depan tidak ada lagi penundaan.  “Kita akan mantapkan komunikasi. 45 anggota dewan ini kan sebagian masih baru makanya kita perlu berdikusi,” ungkapnya.

Penundaan penyerahan KUA PPAS tersebut menurut Bambang Irawan tidak akan mempengaruhi proses penetapan APBD tahun 2020. Diungkapkan, Kabupaten Purbalingga memiliki tradisi penetapan APBD tepat waktu. “Ini baru KUA PPAS belum ke RAPBD. Soal adanya dinamika politik karena belum kuorum merupakan hal yang wajar di lembaga politik. Namun saya optimistis ke depan semuanya akan menjadi lancar,’ tuturnya.

Dia menjelaskan, secara prinsip seharusnya perdebatan dan pembahasan berbagai hal terkait KUA PPAS bisa dilakukan setelah diserahkan ke DPRD.   Nantinya KUA PPAS akan dimatangkan lagi di tingkat komisi.  Selain itu juga akan dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD. “Badan Musyawraha (Bamus) juga telah menjadwalkan penandatangan nota kesepahaman KUA PPAS RAPBD Tahun 2020 antara eksekutif dan legislatif akan dilakukan pada rapat paripurna Kamis (31/10) mendatang,’ imbuhnya.

Penulis : Joko Santoso
Editor   : edt