Bupati Serahkan KUA PPAS APBD 2020


Bupati HM Natsir didampingi Wabup H Joko Sutanto saat menyerahkan nota KUA PPAS APBD 2020 kepada Pimpinan DPRD Demak. Foto : sari jati

DEMAK, WAWASANCO- Demi kelanjutan pembangunan daerah, sinergitas Pemkab dan DPRD Demak kembali diwujudkan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2020. Nota KUA PPAS APBD 2020 pun diserahkan Bupati HM Natsir dalam Rapat Paripurna DPRD Demak yang dipimpin Ketua DPRD Demak H Fahrudin BS, dan disaksikan tiga Wakil Ketua DPRD Demak dari Fraksi PKB Zayyinul Fatta, Partai Gerindra H Maskuri dan  Partai Golkar Nur Wachid, Senin (14/10).

Dalam sambutan pengantar Nita KUA PPAS APBD 2020 Bupati Natsir menyampaikan, Rencana Pendapatan Daerah dalam APBD 2020 ditargetkan sebesar Rp 2,56 triliun. Terdiri dari PAD  Rp 366,9 miliar, dana perimbang Rp 1,53 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 659,65 miliar.

Sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,66 triliun, yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 1,38 triliun dan belanja langsung Rp 1,28 triliun. Sementara pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 120 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 16 miliar. Sehingga pembiayaan netto sebesar Rp 104 miliar. 

"Dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan nihil. Atau struktur anggaran berimbang," kata bupati.

Sementara berdasarkan proyeksi pendapatan daerah tahun 2020, disebutkan,   kontribusi PAD baru sekitar 14,32 persen dari total pendapatan daerah. Sedangkan dana perimbangan  dan lain-lain pendapatan yang sah masih merupakan pos pendapatan yang masih memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan secara keseluruhan. 

"Dana perimbangan memberikan kontribusi sebesar 59,91 persen. Sementara lain-lain pendapatan yang sah sebesar 25,75 persen," imbuh bupati.

Dari total belanja langsung sebesar Rp 1,28 triliun, dijelaskan, dialokasikan untuk belanja urusan wajib  pelayanan dasar, belanja urusan wajib  bukan pelayanan dasar, belanja urusan pilihan, serta belanja urusan fungsi penunjang. Lebih dari itu,  kata bupati, yang wajib disyukuri di tengah keterbatasan anggaran,  masih dapat memberikan perhatian cukup besar pada urusan-urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, serta percepatan penanggulangan kemiskinan. Di samping pemantapan ketahanan pangan dan ekonomi, juga percepatan dan perluasan pembangunan infratruktur. 

"Semua itu terwujud berkat pengetatan penggunaan anggaran yang luar biasa," pungkas bupati.

Penulis : ssj
Editor   : jks