Jokowi Mainkan Politik Harmoni


Peneliti LIPI Siti Zuhro, anggota MPR Saleh Daulay dan anggota MPR dari unsur DPD Filep Wamafma berbicara soal politik kebangsaan di media center.

JAKARTA, WAWASANCO- Peneliti semior LIPI Siti Zuhro mengatakan masuknya Prabowo Subianto dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) menunjukan Presiden Joko Widodo sedang memainkan politik harmoni.

Peneliti yang akrab disapa Wiwik ini mengakui masuknya Prabowo Subianto memang membingungkan banyak orang.  Bukan cuma dari pendukung Jokowi juga dari pendukung Prabowo sendiri. Manuver apa yang sedang dimainkan, belum diketahui.

“Kemungkinan besar, Pak Jokowi memainkan politik harmoni. Kita sendiri tidak tahu apa yang melatarbelakangi masuknya Pak Prabowo,” kata Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam diskusi “Praktek Politik Kebangsaa” bersama Saleh Partaonan Daulay Sekretars F-PAN MPR dan anggota DPD dari Papua Barat, Filep Wamafma di Jakarta, Jumat (25/100.

Yang lebih membingungkan lagi, kata Guru Besar riset LIPI, kedekatan Prabowo melebihi kedekatan partai koalisi. Tentu hal ini menjadi pertanyaan publik.

“Saya mengira politik harmony ini, ibarat obat yang mengobati sesaat agar tidak ada konflik. Hal ini pernah dilakukan SBY, dengan merangkul semua pihak. Tapi sampai kapan bisa meredam, kita tidak tahu,” tambahnya.

Namun, lanjut Wiwik Prabowo tentu bukan tanpa konsekuensi. “Kita berharap tak ada polarisasi lagi di masyaraskat,” tegasnya

Sementara itu Saleh Partaonan mengungkapkan bergabungnya Prabowo dalam KIM menandakan adanya politik kekuasaan. “Saya tidak tahu, apakah itu mundur selangkah atau beberapa langkah, namun mendapatkan tujuan kekuasaan,” ujarnya.

Saleh menegaskan itulah bedanya politik kekuasaan dengan politik kebangsaan. Politik kekuasaan memang memprioritaskan kepentingan kelompok. “Tentu tidak salah, karena orang berpolitik itu memang mencari kekuasaan. Kalau tak mencari kekuasaan ya, jadi tokoh agama saja,” imbuhnya.

Sekretaris Fraksi PAN MPR RI ini menegaskan  politik kebangsaan itu payung hukumnya adalah Pancasila. Karena itu meski dalam pilpres 2019 lalu potensi pembelahannya sangat besar, namun pasca pilpres bertemu kembali di MRT antara Jokowi dengan Prabowo inilah politik Indonesia.

“Politik kebangsaan itu lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara jauh ke depan atau futuristik. Makanya, sila pertama hingga kelima Pancasila mengandung unsur politik kebangsaan yang abadi,” demikian Saleh Daulay.

Untuk pula kata dia, PAN sejak awal mengusulkan pimpinan MPR RI tidak dipilih melalui voting, melainkan musyawarah. Sehingga ke-10 pimpinan MPR RI dari 9 partai politik dan satu DPD RI terwakili di MPR RI.

“Jika dilakukan voting, maka menyimpang dari politik kebangsaan Pancasila,” kata Saleh Daulay.

Penulis : ak
Editor   : jks