Warga Diminta Ikut Awasi Pelaksanaan Pilkada

WONOSOBO, WAWASANCO-Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wonosobo Sumali Ibnu Chamid S Sos I meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar 2020 mendatang.

"Personil Bawaslu yang sangat terbatas tidak memungkinkan melakukan pengawasan pemilu secara menyeluruh. Karena organ Bawaslu Wonosobo hanya 5 personil, di 15 Kecamatan 45 anggota Panwascam dan 265 PPL di Desa/Kelurahan dan 1 pengawas TPS," katanya.

Karena itu, pihaknya mengharapkan berbagai komunitas yang ada di masyarakat, bisa menjadi pengawas pertisipatif. Selain diawasi oleh petugas Bawaslu, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak bisa diawasi oleh masyarakat secara langsung.

Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Wonosobo Sumali Ibnu Chamid S Sos I ketika membuka "Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif" di Hotel Dafam Wonosobo, Senin (28/10). Sosialisasi diikuti perwakilan organisasi perempuan dan guru TK/PAUD setempat.

Bertindak sebagai pemateri yakni Sumali Ibnu Chamid S Sos I (Ketua Bawaslu/Divisi Hukum, Data dan Informasi), Nasser Salasa S P d (Divisi Organisasi dan SDM) dan Danil Arviyan (Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga).

Menurut Sumali, dengan pengawasan pemilu partisipatif diharapkan kualitas pemilu akan semakin meningkat dan pesta demokrasi berjalan lebih demokratis, adil dan jujur. Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun pemilih juga akan berkurang.

Indikator Demokrasi

Komisioner Bawaslu Wonosobo Divisi Organisasi dan SDM Nasser Salasa S Pd mengatakan Bawaslu punya tagline "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu". Tagline tersebut punya maksud agar warga ikut menjadi pengawas pemilu.

"Perjalanan pemilu yang berkualitas menjadi ukuran keberhasilan demokrasi. Pesta demokrasi itu dikatakan berhasil jika Pemilu dan Pilkada berjalan demokratis, adil dan jujur, terpilih pemimpin yang legitimate dan partsipasi pemilih tinggi," sebutnya.

Pelaksanaan Pemilu, imbuhnya, punya tujuan menegakan kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia (HAM), memilih legislatif dan eksekutif dan menjaga keseimbangan pembangunan nasional. Sistem demokrasi merupakan pilihan bagi tegaknya NKRI.

"Indonesia termasuk punya sistem demokrasi yang lebih baik karena ada Bawaslu sebagai lembaga resmi pengawasan pesta demokrasi. Di dunia ini hanya Indonesia dan Equador yang punya lembaga Bawaslu. Negara lain yang mengawasi pemilu rakyat langsung," katanya.

Anggota Bawaslu Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Danil Arviyan SE mengatakan Bawaslu punya tugas untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu. Pelanggar pemuli bisa dikenai undang-undang pidana pemilu.

"Di Wonosobo telah ada 6 desa pelopor pengawasan pemilu, yakni Burat (Kepil),Banjar (Kertek) dan Pakuncen (Selomerto) Desa anti politik uang dan Parikesit (Kejajar), Lebak (Kaliwiro) dan Limbangan (Watumalang) desa pengawasan pemilu," sebutnya.

Penulis :
Editor   : jks