Pelayanan KB di Daerah Perbatasan Terkendala Minimnya Fasilitas Kesehatan

BREBES, WAWASANCO -  Pelayanan program Keluarga Berencana (KB) di daerah perbatasan, terkendala oleh jangkauan fasilitas kesehatan yang minim atau terbatas. Penegasan tersebut disampaikan Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo saat melakukan kunjungan kerja di Puskesmas Kecipir, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Selasa (29/10).

"Untuk itu, saya meminta agar dapat dilakukan pelayanan bersama meliputi kerjasama fasilitas dan tenaga kesehatan yang melintasi garis perbatasan antarprovinsi. Sehingga warga Jateng di perbatasan dapat memperoleh pelayanan KB di Jabar, begitupun sebaliknya," pinta Hasto..

Hasto dalam kesempatan itu, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan Kepada provider KB seperti dokter, TNI, dan bidan.

"Saya sampaikan terima kasih kepada para provider KB.  Bidan memang bukan segalanya namun tanpa bidan Program Keluarga Berencana (KB) tidak ada apa-apanya. Untuk 48 orang Penyuluh KB yang ada di Brebes saya ucapkan terima kasih dan harus terus kerja keras menyampaikan program, tidak hanya menyuluh KB,  namun juga menyampaikan tentang stunting dan tentu saja perlindungan anak,"  ungkap Hasto. 

Hasto memaparkan, pelayanan KB di wilayah perbatasan, dilaksanakan untuk menjangkau pasangan usia subur yang dikhawatirkan kurang mendapatkan akses terhadap pelayanan kontrasepsi.

"Langkah ini ditempuh untuk menekan angka unmetneed (PUS yang ingin KB namun tidak terlayani). Masih tingginya angka unmetneed di Jawa Tengah dapat menyebabkan rendahnya capaian KB yang berakibat pada meningkatnya angka kelahiran total (TFR)," bebernya.

Hasto lebih jauh menjelaskan, di Kabupaten brebes akseptor metode operasi wanita (MOW) mencapai 15%. Pihaknya  menyampaikan terima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan oleh jajaran Pemkab Brebes dan masyarakat, untuk drop out KB yang mencapai  di bawah 7%. Namun, untuk TFR masih 2,5, dan dirinya berharap semua pihak  bersama-sama  untuk kerja keras dalam rangka  menurunkan TFR sampai 2,1. 

"Saya berharap, penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak hanya digunakan untuk meeting saja.  Tapi dapat digunakan untuk anggaran penggerakan, mobilisasi akseptor KB. Sehingga, makin banyak masyarakat yang dapat dimudahkan untuk dilayani pemasangan alat kontrasepsi", tegasnya.

Sementara, Bupati Brebes Idza Priyanti SE MH mengatakan, angka kelahiran bayi di Kabupaten Brebes cukup tinggi, yakni mencapai 36 ribu setiap tahun. Selain itu, kematian bayi mencapai 29 kasus di tahun 2019.

"Kasus tersebut cukup tinggi, dan melalui KB saya yakin dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Kita harus bekerja keras untuk mencapai hal tersebut dan saya harapkan dukungan pemerintah pusat dan masyarakat," terang Bupati.

Dalam acara tersebut, Hasto bersama jajaran dan tamu undangan menyaksikan secara langsung bagaimana para akseptor mendapatkan pelayanan dari provider KB di fasilitas kesehatan tersebut.  Hasto juga berdialog, baik dengan akseptor maupun bidan yang ada di Puskesmas Kecipir untuk menampung berbagai keluhan dan aspirasi para pelaksana pelayanan KB di lapangan.

Turut hadir dalam acara tersebut, diantaranya Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah Wagino SH MSi dan Kepala Perwakilan Jawa Barat Drs. Sukaryo Teguh Santoso MPd serta Direktur Kesehatan Reproduksi Widwiono. 

 

Penulis : ero
Editor   : edt