Pilkades Lewat e-Voting Disinyalir Rawan Korupsi


Dedy Rohman (Sekretaris Lappas-RI)

BREBES, WAWASANCO - Pemilihan kepala desa (Pilkades) tahap kedua se-Kabupaten Brebes yang digelar secara serentak pada Desember 2019 mendatang disinyalir rawan akan kasus korupsi.

"Saya sudah berkonsultasi dengan Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),  Drs Andi Feri S Fudail MSi dengan datang langsung ke kantornya di Jakarta, Rabu (6/11). Kesimpulannya, Pilkades e-Voting rawan korupsi," papar Ketua Lembaga Analisa Pencegahan dan Publikasi Anggaran dan Sistem Republik Indonesia (Lappas RI), H Purwanto melalui Sekretaris Dedy Rohman, Jumat (8/11).

Dedy menambahkan, dari hasil pertemuan tersebut, pihak Kemendagri menyayangkan penggunaan dana desa senilai Rp 70 juta untuk penyediaan perangkat sistem informasi desa (SID) yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pilkades e-Voting di masing-masing desa. 

"Kenapa pemerintah daerah tidak mengalokasikan sendiri saja untuk pilkades serentak?," terang Dedy menirukan pernyataan dari Andi Feri S Fudail. 

Apalagi, lanjut Dedy, dalam aturan telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan aturan pilkades. Di.mana, dalam aturan tersebut,  seharusnya pelaksanaan pilkades menggunakan sistem manual.

Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada kepala desa untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan dana desa (DD). Dari keterangan yang didapat dari Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kemendagri RI, juga mewanti-wanti agar penyelenggara Pilkades di daerah terhadap vendor yang menawarkan barang atau jasa pengadaan SID atau perangkat e-voting yang sering mengatasnamakan Kemendagri. 

"Selain itu, Pak Andi juga menyebut kalau harga SID dengan nilai Rp 70 juta dinilai sangat tinggi dan rawan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi," tandas Dedy.

Terpisah, Plt Kabag Pemerintahan Desa Laode Vindar Aris N AP MSi saat dihubungi di ruang kerjanya, Jumat (8/11) menerangkan, pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem e-Voting bakal bisa terlaksana. Ini menyusul sudah didistribusikannya perangkat e-Voting.

 "Ada 50 set perangkat yang didistribusikan, dan sisanya akan didistribusikan oleh pihak vendor secara bertahap," lanjut Laode yang juga Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan.

Laode menambahkan, untuk selanjutnya, guna mendukung pelaksanaan Pilkades e-Voting kemudian akan dilakukan simulasi secara maraton kepada masyarakat. Ini agar masyarakat khususnya lansia dan ibu-ibu bisa mengetahui cara menentukan pilihan calon kepala desa secara elektronik. 

"Selain itu, pada tanggal 27 Nopember mendatang juga akan dilakukan proses seleksi terhadap 92 bakal calon kades di 12 desa yang memiliki lebih dari 5 bakal calon di Gedung Korpri Brebes," tutur Laode.

Dia menambahkan, apabila dalam pelaksanaan nantinya terdapat kekurangan terhadap perangkat e-Voting, maka pihaknya akan mengantisipasinya dengan cara pinjam pakai. Dimana, untuk pelaksanaan pilkades di wilayah selatan yang terlebih dahulu pada tanggal 8 Desember kemudian akan dipinjamkan ke wilayah tengah yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember dan seterusnya hingga pelaksanaan Pilkades e-Voting di 108 desa terlaksana. 

"Untuk kebutuhan perangkatnya sebanyak 292 set, untuk 108 desa. Mengingat masing-masing desa memiliki DPT (Daftar Pemilih Tetap) berbeda-beda, maka pelaksanaan akan dilakukan secara bertahap agar penggunaan alat bisa ideal. "Untuk alat e-voting sendiri, satu set maksimal hanya bisa digunakan untuk 1000 DPT. Sehingga apabila ada desa dengan DPT 3000, maka butuh tiga set," pungkas Laode.

 


 

Penulis : ero
Editor   : edt