Protes Trans Jateng, Sopir Bus Datangi Dishub


Puluhan sopir bus jurusan Purwokerto-Purbalingga mendatangi kantor Dinas Perhubungan (Dinhub) Purbalingga, Selasa (12/11). Mereka memprotes keberadaan angkutan Trans Jateng yang dianggap membuat penghasilan mereka berkurang. (Foto :Joko Santoso)

PURBALINGGA, WAWASANCO-Puluhan Sopir Bus mendatangi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Purbalingga. Mereka kompak mogok kerja untuk menyampaikan protes terkait  angkutan Trans Jateng. Pasalnya, beberapa waktu belakangan pendapatannya menurun drastis.

Koordinator sopir mikro jurusan Purbalingga-Purwokerto, Ganteng, menyampaikan hal yang dikeluhkan yakni mengenai trayek Trans Jateng, penambahan halte, dan jam operasionalnya.

"Sopir-sopir AKDP ini merasa dirugikan terutama masalah BRT Trans Jateng. Karena adanya penambahan halte, trus masalah jalur, serta jam operasionalnya yang tidak sesuai aturan," kata Ganteng, usai mediasi di kantor Dishub, Purbalingga, Selasa (12/11).

Dikatakan, sekitar satu bulan ini, ada tiga halte yang baru dibangun. Hal itu menjadikan angkutan umum sulit menarik penumpang ditempat tersebut. Selain itu, mengenai trayek Trans Jateng, yang sekarang langsung masuk ke Terminal Purbalingga. Selain itu, jam operasional yang dulunya sampai jam 17.00 wib, sekarang melebihi.

“Kalau bisa halte jangan ditambah, yang sudah ada ya sudah, jadi beri kesempatan kita juga untuk mendapat penumpang. Nah sebelumnya kalau mau masuk ke terminal kan muter kawasan kota dulu, sekarang langsung masuk. Jadi penumpang sudah diangkut trans jateng dulu. Jam operasional, dulu sampai jam lima, sekarang lebih, dan sekarang bisa sampai 4 kali PP (pulang-pergi, red) Purwokerto-Purbalingga,” kata dia.

Diketahui, tiga halte yang baru dibangun dalam bulan ini, yakni berada di Banjarsari, Jompo Purbalingga. Dua lainnya yakni di Wilayah Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Masing-masing di sekitar Klenteng, dan di dekat kantor Pos Sokaraja.

“Nah ini kan jadinya penumpang yang biasa naik mikro, sekarang naik Trans Jateng,” ujarnya.

Perwakilan Sopir lainnya, yang juga Pengurus Koperasi Abdi Luhur Abadi, Gunawan Waluyo, mengatakan bahwa dengan bertambahnya halte Trans Jogja semakin mematikan para sopir AKDP.

"Dulu waktu awal-awal kan sudah ada batas-batas untuk halte jumlahnya sekian-sekian sudah ada, cuma ini ada penambahan. Semakin banyak halte jelas AKDP tidak dapat apa-apa, hancur jelas. Harusnya adil jangan AKDP yang dikorbankan," ujarnya.

Mengenai hasil mediasi, dia masih bisa memaklumi ketika belum didapat kepastian dari Dinhub Purbalingga. Pasalnya, yang memiliki kebijakan memang dari Dishub Jateng. Namun, untuk trayek dan jam operasional, pihaknya akan langsung melakukan mengambil sikat.

“Kalau yang lain kita maklumi, karena memang prosedurnya harus ke Provinsi. Tapi kalau trakyeknya, tidak bisa nunggu lama-lama, karena di berita acara kesepatakan dulu sudah ada tanda-tangan dari berbagai pihak, ini aturannya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Purbalingga Yani Sutrisno mengatakan pihaknya akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada Balai Trans Jateng. Pihaknya dalam hal ini hanya sebatas bisa memfasilitasi, karena tidak bisa mengambil kebijakan.

"Secara makro mereka oke, dengan operasional Trans Jateng, tapi mereka minta diperhatikan, supaya difasilitasi, penumpang yang tidak terangkut Trans Jateng. Aspirasi kami tampung, nanti disampaikan ke provinsi," kata Yani.

Penulis : Joko Santoso
Editor   : edt