Sistem Pilkada Perlu Dievaluasi


Waketum PPP yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR arwani Thomafi bersama Ketua DPD Teras Narang, Ketua Komisi II DPR dolli Kurnia dan Ketua Komisi A DPRD Wonosobo Suwondo berbicara soal evaluasi Pilkada.

JAKARTA, WAWASANCO-Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi mendukung pernyataan Mendagri Tito Karnavian bahwa perlu ada evaluasi terhadap sistem pilkada.  Apalagi disebutkan,  pilkada yang sekarang banyak dampak negatifnya.

''Saya setuju dilakukan evaluasi untuk  perbaikan,'kata Arwani dari FPPP dalam
dialektika demokrasi 'Akankah Pemilihan Kepala Daerah Dikembalikan ke DPRD?' bersama Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung (Golkar), Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang, dan anggota DPRD Wonosobo, Jawa Tengah Suwondo, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (14/11)

Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah ini, usulan Pak Tito Karnavian memang mengejutkan. Tapi, bagaimana pun perjalanan pilkada langsung yang sarat money politics, beban biaya yang sangat besar, kongkalikong kepala daerah dengan pengusaha – pemodal, ada 127 kepala daerah kena kasus hukum, dan sebagainya mengharuskan evaluasi.

Arwani mengakui  pilkada langsung ini biayanya sangat besar. Baik sejak dari rekrutmen calon kepala daerah, sosialiasi di inetrnal partai, sosialiasi ke tim sukses, relawan, lembaga survei,  sembako, iklan, alat peraga, dan sebagainya yang sudah pada tingkat ‘ditunggu’ masyarakat dalam setiap pilkada dan pemilu.

Padahal, ketika saat ini sudah serba digital, e-KTP, desain tahapan pilkada dan pemilu seharusnya bisa dilakukan lebih efektif, cepat, dan hemat. Tapi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menggunakan daftar pemilih tetap (DPT) seperti itu-itu saja. Sehingga dalam pilkada serentak 2020 membutuhkan anggaran Rp 20 triliun.

Namun Arwani juga mengakui dengan pilkada langsung ini partisipasi masyarakat untuk memilih luar biasa,  msyarakat makin cerdas dan melek politik.

Karena itu lanjut Arwani, Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, Kemendagri, dan pihak-pihak terkait akan melakukan evaluasi pilkada langsung ini. “Bahwa pilkada ini wajib dievaluasi. Parpol pun harus punya komitmen yang sama. PPP pun untuk pilkada 2020 ini diwajibkan tanpa mahar. Bagi siapapun yang melanggar akan ditindak secara hukum,” katanya.

Sementara Teras Narang menyatakan setuju apabila sistem langsung diganti sistem perwakikan.  Artinya Bupati fsna walikota dipilih oleh DPRD.

Menurutnya,  pilkada langsung ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk Kalimantan Tengah saja Rp 328 miliar untuk pilgub dan bupati. Padahal, gaji gubernur hanya Rp 8 juta per bulan.

“Kita mesti berpikir obyektif dan jujur, kalau ini diteruskan, maka hanya para pemodal yang akan menjadi kepala daerah,” tambah mantan gubernur Kalteng selama dua periode (2005 – 2015) itu.

Belum lagi banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus hukum akhir-akhir ini harus menjadi perhatian semua. Apalagi tidak berbanding lurus dengan tujuan demokrasi itu sendiri. Yaitu, untuk kesejahteraan rakyat.

Namun, kata mantan politisi PDIP itu, jika ada pihak-pihak yang mengkhawatirkan money politics itu akan dilakukan oleh anggota DPRD, maka semuanya harus sama-sama mengawasi setiap anggota DPRD.

“Kita ingin terpilihnya pemimpin yang terbaik untuk rakyat dan berkomitmen untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah. Jadi, mari kita awasi bersama anggota DPRD kalau pilkada oleh DPRD,” katanya

Penulis : ak
Editor   : jks