Pilkades Serentak Gelombang 2 Lewat E-Voting Dibatalkan


Bupati Hj Idza Priyanti SE MH didampingi Kepala Dinpermades Rofiq Qoidul Adzam memberikan keterangan kepada wartawan terkait dibatalkannya pilkades serentak gelombang kedua lewat e-Voting di Pendapa Kabupaten Brebes, Jumat (22/11). Foto. Dok/Eko Saputro

BREBES, WAWASAN.CO - Pemilihan Kepala.Desa (Pilkades) serentak gelombang kedua se-Kabupaten lewat SID e-Voting resmi dibatalkan. Kepastian tersebut disampaikan Bupati Hj Idza Priyanti SE MH kepada wartawan usai rapat terbatas dengan jajaran Kepala OPD di ruang rapat komplek Pendapa Kabupaten Brebes, Jumat (22/11).

"Saya pastikan Pilkades lewat e-Voting dibatalkan. Pertimbangannya, waktu yang sudah mendesak. Namun, pengadaan alat SID nanti tetap dilakukan tapi tidak dipakai untuk pilkades di Bulan Desember 2019. Dengan demikian, pilkades gelombang kedua tetap menggunakan sistem manual (pencoblosan surat suara)," terang Bupati yang didampingi Kepala Dinpermades Rofiq Qoidul Adzam.

Bupati menambahkan, terkait dengan waktu pelaksanaan Pilkades yang rencananya dilaksanakan pada 8,15 dan 22 Desember 2019 akan ditinjau ulang dan dirapatkan kembali. Tapi, waktu pelaksanaannya tetap di bulan Desember namun secara serentak digelar dalam satu hari.

"Sedangkan pengadaan surat suara akan dilakukan oleh masing-masing desa yang menggelar Pilkades. Anggaran untuk tahapan pilkades gelombang kedua sudah disalurkan ke masing-masing desa," tegas Bupati.

Terpisah, Ketua Lembaga Analisa Pencegahan Publikasi Anggaran dan Sistem Republik Indonesia (Lappas RI) saat dihubungi menegaskan, bagi kepala desa yang dirugikan oleh vendor (yang mengaku dari PT Inti) karena sudah membayar untuk pengadaan alat Sistem Informasi Desa (SID) e-Voting segera melaporkan ke Polres atau Kejaksaan. 

"Lappas RI akan melaporkan ke alat penegak hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena  adanya ASN yang diduga menerima fee dari vendor terkait pengadaan alat SID tersebut," tegas Puwanto yang didampingi Sekretaris Lappas RI, Dedy Rohman serta jajaran aktifis lainnya.

Purwanto memaparkan, vendor tidak bertanggung jawab karena desa yang sudah membayar untuk pengadaan alat SID e-Voting. sebanyak kurang lebih 33 desa teryata tidak seluruhnya diisetorkan  ke PT Damai Sejati (DS), Jakarta. Vendor yang mengaku dari PT Inti ini, hanya menyetorkan  uang setoran dari 20 desa. Sementara, sisanya belum disetorkan.

"Vendor yang mengaku dari PT Inti memaksa kepada kepala desa untuk.membayar alat SID e-Voting tanpa prosedural. Masing-masing desa yang sudah bayar nominalmya Rp 70.juta. Harga tersebut tidak.mengacu pada e-Katalog. Bukti-bukti sudah kita kantongi terkait soal aliran dana  pembelian SID e-Voting," pungkas Purwanto. 

 

Penulis : ero
Editor   : edt