Perkuat Pembangunan, Jateng Terima Anggaran Rp 111,05 Triliun dari APBN

SEMARANG, WAWASAN.CO - Pada tahun anggaran 2020 , pemerintah pusat menggelontorkan anggaran sebesar Rp111,05 triliun  dari APBN untuk Provinsi Jateng. Angka tersebut meningkat dibanding tahun lalu, yang menerima Rp107 triliun.

Alokasi tersebut terbagi Rp 40,89 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga di Jawa Tengah, dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp15,64 Triliun, belanja barang
Rp14,91 triliun, belanja modal Rp10,27 triliun dan belanja sosial Rp83,60 Miliar. Belanja ini
diarahkan untuk mendukung pelaksanaan, berbagai program-program prioritas pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, untuk fokus APBN 2020 di Jateng pada fungsi pendidikan, yang memiliki alokasi terbesar Rp 10.96 T, yang di tahun 2019 alokasi terbesar juga berada pada fungsi ekonomi.

Sementara, sisanya Rp70,16 triliun untuk Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020 untuk seluruh pemerintah di wilayah Jateng. 

Dana Desa tahun 2020 diarahkan untuk perbaikan kualitas layanan dasar publik, akselerasi daya saing dan mendorong belanja produktif

“Jika melihat total akhir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun lalu, jumlah ini masih di bawah sedikit. Nanti pasti akan mengalami penambahan. Kenaikan tersebut karena Jateng memiliki program prioritas dari pemerintah pusat yang tinggi,” ujar Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jateng, Sulaimansyah, disela penyerahan DIPA tahun anggaran 2020, di Gedung Grhadhika Bhakti Praja, Senin (25/11).

Diharapkan dengan penyerahan DIPA lebih awal satu bulan, pelaksanaan proses belanja, hingga lelang bisa disegerakan, sehingga pada 1 Januari 2020, sudah bisa dimulai pelaksanaan kerja.

Tidak hanya itu, percepatan tersebut diharapkan, dapat mendorong pemerintah daerah untuk sesegera menetapkan APBD, sehingga diharapkan seluruh pengerjaan bersumber APBN maupun APBD, bisa selesai pertengahan tahun.

“Kalau sebelumnya termasuk tahun ini, hingga akhir tahun saja masih ada pekerjaan yang berjalan selesai Desember, berarti kan manfaatnya baru dirasakan tahun depan. Kita berharap denga percepatan penyerahan ini, proses lainnya juga bisa sesegera mengikuti,” terangnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan seluruh peruntukan anggaran tersebut sudah jelas. Pihaknya berharap pemerintah daerah, dapat melakukan akselerasi, baik dari pengelolaan, pemanfaatan maupun akuntabilitas.

“Sekarang yang diminta adalah akselerasi. Bagaimana kata Pak Presiden bukan hanya send, tapi deliver. Dikirimnya sudah, tapi dikelola dan bermanfaat itu yang perlu diukur. Lalu transparan dan akuntabel. Sehingga anggaran ini bisa jadi daya ungkit setiap daerah, kabupaten kota sehingga ada nilai tambah dan daya kompetisi yang lebih baik,” tandas Ganjar.

Sementara itu untuk total dana transfer ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Tengah yakni Rp70,16 triliun. Dengan rincian anggaran untuk 35 kabupaten/kota yakni sebesar Rp58,12 triliun yang akan dikelola oleh masing-masing daerah, dan Rp12 triliun untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dana transfer ke daerah sebesar Rp58,12 triliun itu terdiri dari DAU sebesar Rp35,53 triliun, DAK fisik Rp3,52 triliun, DAK non fisik Rp7,97 triliun. Selain itu, ada pula dana bagi hasil (DBH) pajak dan bukan pajak Rp1,08 triliun, dana insentif daerah Rp1,81 triliun dan alokasi dana desa Rp8,2 triliun.

Berdasarkan data BPKAD Provinsi Jawa Tengah, kabupaten yang menerima dana transfer cukup besar yakni Kabupaten Banyumas sebesar Rp2,4 triliun, Kabupaten Brebes Rp3,37 triliun dan Kabupaten Cilacap Rp3,35 triliun. Penerimaan yang cukup besar tersebut juga tergantung dari jumlah pegawai, dan luasan wilayahnya karena dana desa masuk di dalamnya.

 

 

Penulis : arr
Editor   : edt