Sri Mulyani dan Ahmad Rofiq, anggota KPU Kabupaten Magelang, sebagai narasumber dalam rapat kerja KPU. (Tri Budi Hartoyo) Attachments area
MAGELANG, WAWASANCO-Bayang-bayang biaya tinggi merupakan salah satu kendala kaum hawa untuk maju sebagai calon wakil rakyat di lembaga legislatif. Selain juga tersandera adanya norma sosial bahwa perempuan hanya menjadi pelengkap belaka.
Sri Mulyani MSi, staf pengajar Universitas Tidar Magelang, mengemukakan kendala lain. Tidak ada jaringan antara organisasi massa, lembaga sosial masyarakat (LSM) dan partai politik untuk memperjuangkan representasi kaum perempuan."Juga ada kecenderungan, proses seleksi terhadap kandidat lazim masih didominasi laki-laki," katànya, Rabu (27/11) kemarin, dalam rapat kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang di Hotel Atria Magelang.
Hal itu menjadi pokok bahasan pada rapat kerja KPU Kabupaten Magelang tentang pengelolaan dan perumusan buku dokumentasi pencalonan anggota DPRD 2019-2024. Yakni, kesulitan pemenuhan kuota 30 persen pencalonan perempuan pada Pemilu 2019.
Ketua KPU afiffuddin mengatakan, buku dimaksud berisikan dokumen hasil-hasil Pemilu 2019 dapat menjadi literasi publik. Agar tidak semata-mata menjadi laporan hasil penyelenggaraan pemilu. Tetapi di dalamnya diupayakan memuat analisa tentang proses-proses yang terjadi pada setiap tahapan.
Ada beberapa buku yang sudah selesai, dan tinggal lay out. Juga buku mengawal proses sengketa pemilu juga sudah jadi draf bukunya dan proses dikaji bersama. Di setiap tahapan diupayakan tidak hanya sekadar laporan dan semata menjadi dokumentasi di ruang informasi KPU, tidak semata menjadi dokumen regulasi dan juga hasil-hasil yang sifatnya data-data keputusan.
Karena, kata dia, KPU juga mengumpulkan data-data sebagai bahan analisis yang dipergunakan untuk perbaikan sistem pemilu ke depan. Perbaikan tata kelola pemilu, perbaikan pemberdayaan dan penguatan kehidupan demokrasi. Diharapkan, semua bisa menjadi buku, sehingga dapat menjadi konsumsi publik.
Penulis : tbh
Editor : jks