Guru Wiyata Bakti Aksi Tutup Mulut


TUTUP MULUT - Aksi tutup mulut anggota Forum Wiyata Bakti Non Kategori Sekolah Dasar di gedung DPRD menuntut pengakuan eksistensi dan kesejahteraan. Foto : Probo Wirasto.

PEMALANG, WAWASAN.CO - Puluhan anggota Forum Wiyata Bakti Non Kategori Sekolah Dasar, mendatangi gedung wakil rakyat di Jalan Surohadikusumo, namun berbeda dengan kedatangan sebelumnya, dimana mereka melakukan audensi. Kali ini mereka datang melakukan aksi tutup mulut, dengan menggunakan masker tanpa berbicara satu patah katapun bahkan justru tangisan yang terdengar, meski sudah diterima Ketua DPRD HM Agus Sukoco, Senin (2/12).

Saat menerima para guru tersebut Ketua DPRD sempat membuka forum diskusi, namun tidak ada guru yang berbicara hingga akhirnya pertemuan ditutup kembali tak lebih dari 30 menit. Namun Ketua Forum, Afni Abdul Rozak, menyatakan aksi diam seribu kata digelar, karena sebelumnya sudah berkali-kali melakukan hal yang sama namun belum ada realisasinya. Sehingga diputuskan tetap akan berangkat ke sekolah namun tidak mengajar, meski tidak dipungkiri ada ancaman pemecatan.

"Kami hanya ingin diakui keberadaan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, kedua meneruskan instruksi Gubernur yang mewajibkan me-UMK-kan honorer. Meski soal kesejahteraan UMK harus disesuaikan dengan kemampuan daerah itu tidak menjadi persoalan,"tandasnya.

Ditanyakan mengenai honorarium yang diterima selama ini menurut Ketua Forum Wiyata Bakti Non Kategori Sekolah Dasar, semula dirinya dari pihak sekolahan yang berdasarkan dana BOS sebesar Rp 600 ribu, akan tetapi sudah sejak beberapa terakhir menurun menjadi hanya Rp 200 Ribu. Dan rata-rata tenaga wiyata bakti yang lainnya juga mendapatkan honor yang tidak berbeda jauh.

"Soal kami akan melakukan aksi hingga kapan belum dapat dipastikan, karena itu juga tidak lepas bagaimana penyelesaian dari pemerintah daerah karena yang dibutuhkan adalah adanya realisasi hitam diatas putih bukan hanya janji lisan."pungkasnya.

Sementara itu mantan Sekretaris Daerah, Budhi Rahardjo, menanggapi aksi para guru wiyata bakti menyatakan memahaminya apalagi mereka juga tidak menuntut menjadi PNS seperti lainnya, bahkan soal kesejahteraan juga tidak harus sesuai dengan UMK kalau daerah memang belum mampu.Dan keberadaan mereka sebenarnya untuk mengisi kekosongan guru yang pensiun yang setiap tahun mencapai 400 orang.

"Sebenarnya bupati sudah mengakomodir keinginan mereka, akan tetapi justru ada statemen dan teror dari pihak-pihak lain yang kontraproduktif. Karena sebenarnya bisa direalisasi melalui dana hibah tidak melalui perubahan, seperti yang sudah pernah dilakukan sambil menunggu telaahan hukum seperti yang diperintahkan kepala daerah untuk membuat peraturan bupati,"tandasnya.

Penulis : pw
Editor   : edt