Pilkada Langsung Diakui Dunia


Diskusi empat Pilar MPR soal polemik Pilkada antara dipilih langsung dan melalui perwakilan DPRD . (Foto :Dok)


JAKARTA, WAWASANCO- Pilkada langsung dinilai sudah lebih baik dan demokratis.  Pemimpin yang dipilih pun sudah sesuai keinginan rakyat.  Kalaupun ada kekurangan, maka harus diperbaiki bukan mengganti sistemnya. 

''Kalau Pilkada langsung berbiaya besar , membebani APBD, marak money politik dan sering terjadi kobflik horizontal, ini yang perlu diperbaiki undang-undangnya agar dapat meminalisir permasalahan, ''kata anggota MPR dari Fraksi Demokrat Ahmad dan anggota MPR dari Fraksi PAN Asman Abnur dalam dialog Empat Pilar MPR "Menuju Pilkada Serentak 2020" di Media Center DPR,  Rabu (3/12)

Menurut Ahmad,  untuk meminimalisir terjadinya persoalan dalam pilkada maka perlu diperbaiki undang-undang dengan memperketat persyaratan baik calon maupun aturannya. 

Misal soal maraknya money politik yang menyebabkan tingginya ongkos yang dikeluarkan oleh si calon,  maka perlu ketegasan menegakkan hukum. ''Kalau ketahuan melalukan money politik harus ditindak tegas dengan mendiskualifikasi calon dan dihukum pidana baik penerima maupun penyuap. 

Terkait biaya pilkada yang dianggap membebani daerah, karena menjadi tanggung APBD, potensi konflik di daerah, dan sebagainya, semua harus sepakat tkhususnya partai politik untuk meminimalisir tingginya biaya dan potensi konflik itu sendiri.

Kedua, syarat harus diperketat, agar kepala daerah yang terpilih makin berkualitas. Misalnya kalau birokrat dari eselon II (gubernur), untuk TNI/Polri kolonel atau Dandim, dan DPRD dua kali (parpol) dan kalau pengusaha minimal sudah poengalaman menjadi direktur (bupati/walkot). 

“Kalau bicara money politics, NPWP (nomor piro wani piro) itu terbukti di survei hanya 15 – 20 persen, selebihnya 80 persen murni pilihan rakyat,” tegas Achmad.

Sementara Asman Abnur menilai kalau pilkada oleh DPRD, kompleksitas masalahnya juga saangat rumit dan panjang. Misalnya, berhadapan langsung dengan parpol pengusung, fraksi DPRD dan setiap anggota DPRD itu sendiri.

“Jadi, dengan pilkada langsung ini sudah berhasil dan kompetensinya, prestasinya 60 persen sukses dan diakui dunia. Karena itu, tak boleh mundur lagi. Sistem harus terus diperbaiki, dan Bawaslu – KPU harus diperkuat dan lebih profesional lagi agar melahirkan pemimpin yang terbaik,” kata mantan MenpanRB itu.

Sementara anggota MPR dari kelomppk DPD,  teras Narang mengkaui hasil Pilkada langsung bisa memilih pemimpin yang baik dan kompeten. Untuk itulah dirinya berharap agar prosedur yang ada jangan dipersulit. 

Terlepas dari itu apakah Pilkada nanti dipilih secara langsung atau dikembalikan DPRD, dirinya berharap agar semua ide dan gagasan yang ada ditampung. Menurutnya Pilkada secara hukum tafsirnya sangat terbuka, yakni dipilih secara demokratis, bisa lewat DPRD atau langsung oleh rakyat. 

''Berbeda dengan Pemilu Presiden yang dinyatakan benar-benar dipilih langsung oleh rakyat. Tafsir hukum yang terbuka membuat dirinya mengatakan bisa saja Pilkada di beberapa daerah dipilih langsung dan di daerah lainnya dipilih lewat DPRD,''katanya.

Penulis : ak
Editor   : jks