Mensos : Desa Harus Mampu Mensejahterakan Warga


Mensos Juliari P Batubara didampingi Ketua Umum DPP PAPDESI Hj Wargiyati bersama sejumlah pejabat terkait tengah memukul kentongan sebagai tanda dibukanya secara resmi Rakernas II Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia yang berlangsung di Solo, Kamis (12/12). (Bagus Adji W)

SOLO, WAWASAN.CO Menteri Sosial (Mensos)  Juliari P Batubara menekankan, setiap desa harus mampu mensejahterakan warga. Sebagaimana diketahui, tingkat kemiskinan di desa yang mencapai 13 persen jauh lebih tinggi bila dibandingkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,41 persen .

"Adanya selisih persentase tingkat kemiskinan sebesar 3,59 persen menjadi kewajiban desa untuk menyelesaikan persoalannya“, tandas Mensos Juliari P Batubara, dalam sambutannya ketika membuka Rakernas II Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) di Solo,  Kamis (12/12).

Pertumbuhan atau alokasi dana desa, lanjut Mensos, semakin tahun kian naik. " Menjadi pertanyaan, apakah kenaikan alokasi itu  menaikkan kesejahteraan rakyat desa. Fokus kerja kepala desa bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan, "paparnya.

Alokasi dana desa tahun 2020 sebesar Rp 72 trilyun, sedangkan pencairannya akan berlangsung Januari sebesar 40 persen. Karena itu APBDes harus sudah diselesaikan  sehingga pencairan dana desa bisa tepat waktu.

Dana desa hendaknya dipergunakan sebesar-besarnya untuk pekerjaan yang sifatnya padat karya. Hendakmnya juga didata  keunggulan produk dimasing-masing desa . Dana desa juga bisa dialokasikan untuk modal BUMDes. Dengan demikian  desa benar benar menjadi motor penggerak ekonomi.

“Karena itu PAPDESI harus memilikin data klasifikasi Desa.  Sehingga dapat diketahui secara pasti jumlah desa Mandiri, Maju, Tertinggal dan Sangat Tertinggal“, terangnya.

Pada kesempatan sebelumnya  Ketua Umum DPP Papdesi Wargiyati melaporkan, Rakernas II dihadiri perwakilan dari seluruh Indonesia. Namun demikian pada kesempatan ini yang belum bisa hadir yakni perwakilan dari Maluku Utara dan Papua.

Kepala desa merupakan pejabat yang jam kerjanya tidak dibatasi dalam menjalanklan tugasnya melayani masyarakat. Lebih dari itu masyarakat menganggap kepala desa  „ Super Power“ karena dianggap mampu menyelesaikan semua permasalahan di wilayah setempat.

Terdapat banyak hal yang berkaitan dengan Kementrian  Sosial semisal  ada Program PKH. Persoalan yang muncul terdapat  ketidak sinkronan data  antara BPS dengan data  yang ada di Desa .

“Karena itu perlu Gerakan Satu Desa satu Puskesos. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan ajuan “, jelasnya

Penulis : baaw
Editor   : edt