Lagi, Undip Tambah Guru Besar

SEMARANG, WAWASAN.CO - Dosen dan tendik harus adaptif dengan cara terus berinovasi supaya tidak menjadi bangsa yang terpinggirkan. Hal tersebut disampaikan Rektor Prof Yos Johan Utama, dalam upacara pengukuhan tiga gubes baru Undip, yaitu Prof Budi Setiyono, S.Sos M/Pol Admin., PhD  (FISIP), Prof Dr Ir Sriyana, MS  dan Prof. Dr. Jamari ST MT (Fakultas Teknik).

”Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM, salah satunya dengan program beasiswa, bantuan penelitian, dan percepatan profesor dengan program one professor one candidate. Namun lebih dari itu, harus diingat bahwa mahkota dari capaian perguruan tinggi, bukan semata pemeringkatan, tetapi kepercayaan dunia kerja pada lulusan Undip yg memiliki kompetensi,” tandasnya.

Sementara, dalam pengukuhan Prof. Budi Setiyono, yang juga menjabat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan tersebut, mengangkat topik “Menggagas Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State) di Indonesia”.

“Program jaminan sosial di Indonesia, masih dilaksanakan secara parsial, belum terstruktur dalam suatu sistem yang integratif. Saat ini, terdapat beberapa mekanisme perlindungan sosial yang secara informal berkembang di beberapa daerah dan kelompok masyarakat, serta terdapat pula program jaminan sosial pemerintah.,” paparnya.

Program tersebut pada umumnya masih dikelola secara segmentatif dan segregatif, serta hanya menjangkau sebagian kecil penduduk, khususnya pekerja pada sektor formal saja. Sedangkan kelompok miskin dan pekerja informal hanya menerima manfaat karitatif yang tidak permanen.

“Sistem jaminan sosial akan dapat dikembangkan secara lebih sistemik dan permanen, bila berbasis pada desain integratif dengan mekanisme check and balance (antara hak dan kewajiban rakyat) dan didukung oleh kemampuan ekonomis dari penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja,” terangnya.

Dirinya menilai perlu dilakukan analisis tentang bagaimana kondisi penduduk usia ekonomis, melalui dinamika ketenagakerjaan yang terjadi.

“Agar dapat mengimplementasikan konsep sistem jaminan yang integralistik, perlu dibuat kerangka (logframe) sistem yang holistik dan integral, yang  menghubungkan antara kewajiban dan hak. Kewajiban warga negara meliputi beberapa hal, antara lain membayar pajak, melakukan bela negara dan mentaati hokum, sementara hak mereka adalah mendapatkan perlindungan sosial, perlindungan hukum, dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara.,” tandasnya panjang lebar.

Dalam kesempatan yang sama, Prof Sriyana memaparkan tentang Reformasi Kebijakan, Strategi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menuju Keberlanjutan di Indonesia. Sedangkan, Prof Jamari menyampaikan pidato ilmiah tentang Prospek Pengembangan Mekanika Kontak dalam Peningkatan Kehandalan Produk.

Penulis : arr
Editor   : edt