Menjaga Pilkada yang Bermartabat

Tahapan Pilkada Serentak tahun 2020 sudah dimulai. Salah satunya ditandai dengan dibentuk dan dilantiknya Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di masing-masing kabupaten/kota. Para anggota Panwascam yang merupakan bagian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tugas yang berat dan mulia. Yaitu bagaimana menjaga dan menciptakan Pilkada yang bermartabat.

Di setiap Pilkada isu utama yang muncul dan berkembang adalah soal politik uang.  Kemungkinan di Pilkada serentak tahun 2020 masalah klasik soal politik uang masih akan mengemuka. Data dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyebutkan bahwa di Pemilu 2019 kasus politik uang masih tinggi. Hal tersebut salah satunya disebabkan rendahnya pendidikan politik di kalangan masyarakat.

Pilkada serentak memang memberikan dampak positif bagi demokrasi. Namun ekses yang timbul adalah munculnya politik uang. Kondisi ini terjadi karena masyarakat juga masih ada yang beranggapan bahwa mereka akan memilih kepada yang memberikan imbalan. Itu terjadi juga di Pemilu 2019 terutama Pemilu Legislatif.

Ini tentu menjadi sebuah persoalan tersendiri. Pasalnya kita masih menganggap kesuksesan perhelatan Pilkada salah satunya tergantung angka partisipasi pemilih. Komisi  Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara dianggap sukses apabila tingkat partisipasi di Pilkada tinggi.  Ini yang menjadi persoalan.

Untuk membuat masyarakat pemilih berduyun-duyun datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) kadang diperlukan mobilisasi salah satunya tentu dengan iming-iming. Ini sudah menjadi rahasia umum. Persoalan timbul disini. Pemilih datang bukan karena memiliki kesadaran untuk memilih pemimpin. Namun karena adanya mobilisasi.

Kita tentu khawatir jika politik uang mendominasi dalam Pilkada. Jika demikian mengutip pernyataan Koordinator JPPR tahun 2009 Jerry Sumampow itu menunjukkan bahwa politik kita semakin oligarki. Sebab kekuatan finansial yang akan menentukan seseorang terpilih atau tidak. Fokus masyarakat akan dialihkan ke kekuatan finansial yang dimiliki segelintir elit politik.

Tugas berat menghadang jajaran pengawas Pemilu. Pilkada tahun 2020 bisa dikatakan merupakan Pilkada yang dilaksanakan di setengah Negara kita. Proses pemungutan suara dilaksanakan dalam sehari. Perlu ada komando tegas dari Bawaslu hingga jajarannya yang ada di bawah agar pengawasan dilakukan secara maksimmal.

Pilkada Serentak tahun 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah. Dengan perincian dilaksanakan di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.  Kepada jajaran Bawaslu hingga Panwascam yang baru saja dilantik kita berharap agar bisa menjaga proses Pilkada tersebut. Menjaganya agar bisa menjadi Pilkada yang bermartabat dan legitimate.

Politik uang merupakan musuh bersama yang bisa menjadi hantu. Kadang kita mendengar ceritanya tapi sulit mengungkapnya. Selain perlu ada pendidikan politik dari segenap komponen untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkannya, perlu juga ada sikap tegas dari Bawaslu dan jajarannya. Selama ini banyak pihak mengaggap Bawaslu gagap dan kesulitan mengungkapnnya.

Untuk Pilkada serentak tahun 2020 peran Panwascam sangat strategis. Karena mereka berada di masing-masing kecamatan yang notabene adalah kantong suara bagi para kandidat. Upaya mobilisasi dan penggalangan massa rawan dengan politik uang. Oleh karena itu anggota Panwascam harus bekerja ekstra keras. Bekerja selama 24 jam penuh.  Jangan sampai mereka lalai dan membiarkan politik uang berseliweran di depan mata.  Karena Pilkada yang bermartabat salah satunya  harus bebas dari politik uang. 

Penulis : Joko Santoso
Editor   : probow