KPK Harus Tuntaskan Kasus Suap Anggota KPU


Wakil Ketua Komite I DPD Abdul Kholik

JAKARTA, WAWASANCO- Wakil Ketua Komite I DPD RI,  Abdul Kholik mendesak Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan kasus suap anggota  Komisioner komisi Pemilihan Umum (KPU) WS yang ditangkap melalui OTT. Menurutnya kasus ini mencoreng demokrasi dan akan berpengaruh pada Pilkada serentak 2020.

''Kasus ini sangat berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan Pilkada 2020. Bisa jadi publik akan menyangsikan integritas Pilkada, apabila tidak diambil langkah-langkah yang serius dan menyeluruh,'kata Abdul Kholik di Jakarta, Selasa  (14/1)

Menurut senator asal Jawa Tengah ini, penuntasan kasus suap Komisoner KPU perlu disegerakan agar tidak menganggu Pilkada 2020


Abdul Kholik mengatakan OTT suap ini sungguh sangat mengejutkan dan mencoreng lembaga penyelenggara Pemilu yang selama ini diharapkan memiliki kredibilitas tinggi. Apalagi pimpinan KPK menegaskan kasus ini menjadi perhatian karena dianggap menciderai dan mengkhianati demokrasi.

''Pemilu sebagai proses lahirnya wakil rakyat dan pemimpin negara seharusnya diselenggarakan dengan asas luber dan jurdil sehingga penyelenggaranya juga harus memiliki integritas dan kredibilitas,'katanya. .

Lebih jauh Abdul Kholik mengatakan para penyelenggara Pemilu seharusnya adalah orang orang terpiolih, jujur, dan bermoral. Sebab di tangan merekalah kualitas demokrasi suatu negara dipertaruhkan. Maka  sangat ironis karena justru terciderai oleh ulah komisioner yang mencoba bermain mata dengan peserta Pemilu.

''Tindakan oknum ini membahayakan masa depan demokrasi sehingga harus menjadi koreksi total bagi KPU dan segenap jajaranya, maupun penyelenggara lainya yaitu Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan melakukan  langkah nyata agar tidak melebar dan menggerus kepercayaan publik,'tegas kholik.

 
Menurutnya,  saat ini tidak ada hal lain yang harus dilakukan selain semua pihak harus mendukung KPK untuk segera menuntaskan penanganan kasus suap ini, dan memastikan tidak ada lagi piihak di KPU yang terlibat.

Hanya dengan penuntasan kasus ini akan terbuka peluang untuk memulihkan moralitas dan integritas KPU yang terlanjur jatuh, tidak hanya di pusat tetapi juga dapat berimbas ke jajaran KPU daerah.

“Sungguh ini merupakan tragedi di tengah usainya penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019.” Ujar Kholik. 

Menurutnya waktu untuk pemulihan integritas tidak terlalu banyak. Pasalnya, tahun ini KPU juga tengah bersiap menyelenggarakan Pilkada Serentak yang terbesar. Sangat berpotensi kasus OTT ini dapat mempengaruhi penyelenggaraan Pilkada 2020. Bisa jadi publik akan menyangsikan integritas Pilkada, apabila tidak diambil langkah-langkah yang serius dan menyeluruh.

“KPU harus cepat bertindak mengembalikan integritas dan kredibilitasnya” tegas Kholik

Kehormatan KPU hanyalah pada integritasnya. Pasalnya, setiap kali penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada selalu muncul kekhawatiran di kalangan peserta harus menjaga dan mengawal suara di KPU agar suaranya tidak hilang atau berubah dari perolehan seharusnya.

Kasus suap ini bisa menambah kekhawatiran dan muncul kesan KPU dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. “Kalau persepsi semacam ini terus berkembang maka Pilkada 2020 bisa terancam,” tandasnya.

Penulis : ak
Editor   : edt