348 Calon Anggota PPK Lolos Seleksi Administrasi


ketua KPU Blora, Mohamad Khandum (kiri), dan Divisi Tehnik dan Penyelenggaraan KPU setepat, Achmad Husain, ikut lembur hingga tengah malam bersama stafnya untuk mengecek berkas calon anggota PPK. Foto : Wahono

BLORA, WAWASANCO- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora, secara resmi telah mengumumkan 348 dari 391 pendaftar lembaga ad hoc untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dinyatakan lulus administrasi.

“Calon anggota PKK Pilkada 2020 sudah kami umumkan, dari 391 pendaftar 43 diantarannya TMS,” beber pejabat Divisi Tehnik dan Penyelenggaraan KPU Blora, Achmad Husain, (28/1)

Bagi pendaftar yang lulus pesyaratan administrasi, diwajibkan ikut seleksi tahap tes tulis menuju seleksi 10 besar setiap kecamatan yang akan dilaksanakan di GOR Mustika, Kota Blora, Kamis 30 Januari 2020 mulai pukul 08.00 WIB. Pengumuman Nomor 22/PP.05.3-PU/3316/I/2020 yang ditandangani Ketua KPU Mohamad Khandum, telah diumumkan melalui website KPU dan papan pengumuman Selasa pagi untuk calon anggota PPK di 16 kecamatan se-Blora. “Untuk seleksi amdinstarsi, ada 43 pendaftar yang tidak memenuhi syarat (TMS) atau tidak lulus administrasi,” tambah Husain.

Menurutnya, dari 348 pendaftar yang memenuhi syarat (MS) lulus administrasi calon anggota PPK Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Kecamatan jati (19 orang), Randublatung (16 orang), Kradenan (19 orang) dan Kedungtuban (20 orang). Selain itu pendaftar dari Kecamatan Cepu (17 orang), Sambong (14 orang), Jiken (15 orang), Bogorejo (11 orang), Jepon (28 orang), Blora (47 orang), Banjarejo (24 orang), Tunjungan (21 orang), dan Ngawen (23 orang).

Tanggapan Masyarakat

 

Calon anggota lulus administrasi tiga kecamatan lagi, masing-masing Kecamatan Japah (17 orang), Kunduran (33 orang), dan Kecamatan Todanan (24 orang), jelas Achmad Husain kepada Wawasan.Menurut anggota KPU asal Kecamatan Cepu itu, untuk rekrutmen lembaga ad hoc pihaknya mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016, dengan menyaring lima orang di setiap kecamatan.

Ditambahkan Husain, untuk membentuk lembaga ad hoc (PPK), KPU menempuh 11 item tahapan, mulai dari pengumuman (15-17/1/2020), penerimaan berkas administrasi pendataran (18-24/1), dan seleksi administrasi (25-27/1) Setelah seleksi admninistrasi, tahap pengumuman hasil seleksi administrasi (28-29/1/2020), tangapan masyarakat (29/1-4/2/2020), seleksi tertulis (30/1-1/2/2020), dan pengumuman hasil seleksi tertulis (2-3/2)

Wawancara digelar (5-14/2/2020), pengumuman hasil seleksi (15-21/2/2020), tanggapan masyarakat dan kalirifikasi atas PPK terpilih (22-28/2) dan pelantikan PPK (29/2)

“Dalam rekrutem lembaga ad hoc, KPU Blora sangat terbuka, setiap tahapan hasilnya diumumkan, dan masyarakat bisa memberi tanggapan,” kata Husain lagi.

Diberitakan sebelumnya, KPU terbuka dalam program seleksi lembaga ad hoc PPK, antara lain tidak melarang guru negeri, guru tidak tetap (GTT), aparatur sipil negara (ASN), tenaga pendampingan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Bahkan perangkat desa, pegawai BUMN, dan BUMD, juga tidak dilarang menjadi anggota PPK, asal ada izin tertulis atasan yang diserahkan bersamaan berkas pendaftaran. 

Penulis : wah
Editor   : edt