Jika Sesuai Prosedur, KLL Dijamin Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan 


MEMAPARKAN : Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Anthonius Ferry Indrawan, saat memaparkan materi dalam sosialisasi kepada Kader JKN-KIS. Foto dok

SEMARANG, WAWASANCO – BPJS Kesehatan Cabang Semarang menggandeng PT Jasa Raharja Tingkat 1 Kota Semarang, untuk memberikan informasi seputar kecelakaan lalu lintas (KLL) serta integrasi, dengan program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat), yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. 

Ketentuan penyelenggaraan koordinasi manfaat jaminan kecelakaan lalu lintas, telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan, dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan

Menindaklanjuti amanah dari peraturan tersebut, BPJS Kesehatan bersama PT Jasa Raharja, telah  mengembangkan Integrated System For Traffic Accidents (Insiden) sejak Maret 2018. Sistem integrasi ini ditujukan, agar proses koordinasi manfaat antara BPJS Kesehatan dengan PT.Jasa Raharja menjadi lebih mudah, cepat, tepat dan akurat, dalam rangka perwujudan percepatan reformasi birokrasi penjaminan terhadap korban KLL. 

“BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja sudah ada kerjasama yang baik, posisi kami adalah pemberi santunan pertama pada korban kecelakaan apabila sudah  maksimal plafon kami, maka penjaminannya akan dialihkan ke BPJS Kesehatan," papar Kepala Kantor  PT Jasa Raharja Tingkat 1 Kota Semarang Yoga Sasongko, saat menyampaikan sosialisasi kepada Kader JKN-KIS.

Ia pun menambahkan bahwa, bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja, untuk meringankan beban  korban kecelakaan agar tidak terbebani biaya –biaya perawatan packa musibah. 

"Syaratnya, setiap kejadian kecelakaan, sebagai dasar Jasa Raharja melakukan  pembayaran harus ada  laporan polisi (LP), yang berisi kronologi kejadian sebagai dasar barang bukti, apabila nantinya ada persidangan, bukan surat Keterangan (Suket)," tandasnya.

Kewajiban adanya LP ini berkaitan pula dengan penjaminan BPJS Kesehatan sebagai penjamin kedua korban kecelakaan lalu lintas (KLL).
 
"Masyarakat perlu tahu, jika Jasa Raharja tidak menjamin kecelakaan tunggal. Namun tak perlu khawatir, sebab BPJS Kesehatan tetap menjamin biaya perawatan korban kecelakaan dengan tetap dilengkapi LP dari kepolisian, sebagai dasar bahwa Jasa Raharja tidak menjamin biaya perawatan karena KLL tunggal, sehingga secara otomatis penjaminan dialihkan ke BPJS Kesehatan," paparnya panjang lebar.

Alur pelayanan ini dimulai dari korban KLL langsung dibawa ke rumah sakit. Kemudian pihak rumah sakit membuatkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP), dengan ceklist KLL dan keluarga pasien mengurus laporan kecelakaan lalu lintas di kepolisian.

SEP yang sudah dibuat tersebut, nantinya langsung terkoneksi dengan Jasa Raharja. Kemudian pihak Jasa Raharja, melakukan verifikasi kelayakan penjaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila Jasa Raharja sudah melakukan verifikasi dan ternyata kasus tersebut membutuhkan sinergi biaya oleh BPJS Kesehatan, maka secara langsung masuk ke dalam notifikasi aplikasi BPJS Kesehatan.

“Kami perlu untuk terus memberikan informasi terbaru, kepada kader-kader kami di setiap pertemuan evaluasi, mengingat Kader JKN-KIS kami ini setiap harinya bersentuhan langsung dengan masayarakat di wilayahnya. Tentunya kejadian seperti kecelakaan ini sering terjadi, dan banyak pula masyarakat yang masih awam, dan takut menindaklanjuti kejadian kecelakaan tanpa mengetahui seberapa besar manfaatnya," tambah Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Anthonius Ferry Indrawan.

Selama ini, banyak terjadi korban kecelakaan yang tidak melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian,untuk mendapatkan LP sehingga bisa dijaminkan ke Jasa Raharja dan atau BPJS Kesehatan, padahal ketika menjalani perawatan ternyata membutuhkan biaya yang cukup banyak.

"Negara telah hadir bagi masyarakat, tentunya harus ada prosedur yang dijalani, sehingga sinergi antara BPJS Kesehatan, PT Jasa Raharja dan rumah sakit sebagai pemberi pelayanan kesehatan, wajib kita jaga agar kasus KLL segera cepat teratasi. Tentunya, pastikan juga agar kartu JKN-KIS selalu aktif, agar pelayanan kesehatan yang diberikan bisa efektif dan efisien,"pungkasnya.

Penulis : arixc
Editor   : edt