Guru Honorer Mengadu ke DPRD, Ini Tuntutannya….


Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Rabu (12/2) mengadu ke DPRD.  Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemkab dan DPRD. (Foto :Joko Santoso)

PURBALINGGA, WAWASANCO-Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Rabu (12/2) mengadu ke DPRD.  Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemkab dan DPRD.

Guru honorer diterima di ruang rapat paripurna. Dua pimpinan DPRD masing-masing Wakil Ketua Aman Waliyudin dan Teny Juliawati , Ketua Komisi III Mimbarudin didampingi sejumlah anggota serta Sekretaris DPRD Tri Gunawan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Setiadi hadir dalam kesempatan tersebut.

“Kami mewakili Guru Tidak Tetap (GTT) yang usianya 35+ mengharapkan perhatian dari Pemkab. Karena kami tidak mungkin lagi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K),” kata Ketua Forum Guru Honorer Abbas Rosyadi.

Dia menyampaikan sejumlah tuntutan, yang pertama adalah agar guru honorer di Kabupaten Purbalingga seluruhnya bisa  mendapatkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Terutama mereka yang sudah memenuhi kriteria.  “Jangan sampai ada pengecualian. Kami berharap penerbitan SK bisa dilaksanakan di tahun anggaran,” tegasnya.

Tuntutan yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan. Guru honorer menginginkan agar honor mereka bisa setara dengan Upah Minimun Kabupaten (UMK).  Selanjutnya juga perlu diusulkan adanya fasilitas BPJS kesehatan bagi guru honorer. “Anggarannya ditanggung oleh pemerintah daerah,” tandasnya.

Abbas juga meminta agar posisi guru honorer tidak disingkirkan kendati ada perekrutan CPNS baru. Pasalnya guru honorer resah dengan kondisi tersebut.  Menanggapi tuntutan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Setiadi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan DPRD. “Terutama terkait alokasi anggaran untuk honor. Karena masalah anggaran merupakan wewenang bupati dan DPRD,” ujarnya.

Ketua Komisi III Mimbarudin menyampaikan pihaknya  akan berupaya agar tuntutan guru honorer bisa dipenuhi.   Terkait tuntutan agar honor disetarakan dengan UMK, akan dibahas bersama. Pasalnya hal tersebut menyangkut pos anggaran yang ada. “Namun kami akan memperjuangkannya secara bertahap,” imbuhnya.

 

Penulis : Joko Santoso
Editor   : edt