Pencopotan Baliho Bacabup Dipersoalkan


Timses dan tim advokasi bacabup mendiskusikan pencopotan baliho.

KENDAL, WAWASANCO- Beredarnya video di media sosial, saat petugas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kabupaten Kendal, mencopot paksa sejumlah tanda gambar bakal calon bupati dan wakil bupati setempat. 

Mensikapi hal tersebut, salah satu bacabup dari PDI Perjuangan, Prapto Utono atau yang akrab disapa Kaji Tono bereaksi keras. Dirinya langsung menisiasi pertemuan dengan para timses dan tim advokasi dari bacabup/ bacawabub, untuk berdikusi terkait masalah ini.

Acara yang dihadiri oleh beberapa timses dan tim advokasi bakal calon yang dirugikan dengan adanya pencopotan tanda gambar  tersebut, berlangsung di kediamannya di Desa Kumpulrejo, kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Rabu malam (12/2) kemarin.

Menurut Kaji Tono, pencopotan yang dilakukan beberapa kali, bahkan pernah viral video, saat dia protes kepada Satpol PP atas pencopotan tanda gambarnya."Saya waktu itu sudah menanyakan dasar pasal perdanya apa pencopotan tanda gambar saya," ungkap Kaji Tono.

Dirinya merasa bahwa tindakan ini menciderai nilai-nilai demokrasi. Dimana para bakal calon yang sedang melakukan sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat, salah satunya melalui tanda gambar, terlihat dalam tayangan video yang diedarkan petugas Satpol PP mencopoti tanda gambar tersebut.

"Kajian ini sengaja kami gelar bersama sesuai asas dan tujuan pengaturan dilaksanakannya reklame berdasarkan asas Keadilan, kepastian hukum, manfaat, ketertiban, dan keserasian lingkungan. Terus terang kami merasa dirugikan, karena tanda gambar kami dicopot dengan paksa, tanpa adanya pemberitahuan atau peringatan terlebih dahulu," tandasnya.

Lebih jauh Kaji Tono mengaku, bahwa timnya sudah memberitahukan kepada Satpol PP, melalui surat resmi pemberitahuan tertanggal 28 Januari 2020, perihal pemasangan tanda gambar. Dalam surat tersebut, lanjutnya, tim memberikan contact person untuk berkomunikasi, apabila tanda gambar yang dipasang dinilai melanggar peraturan dan akan dilakukan penertiban.

Kaji Tono  yang pernah menjabat ketua DPRD Kendal periode 2015 - 2019 menyimpulkan, berdasarkan dari pengertian reklame di KBBI dan tujuan isi perda, pencopotan spanduk yang dilakukan oleh Satpol PP bisa mengarah tindakan pengrusakan dan bisa dipidanakan.

"Untuk itulah saya mengundang, timses dan tim advokasi mas Falah, mas Tino, pak Basuki, mas Rintang dan yang lain, untuk membicarakan perda yang dipakai sebagai dasar pencopotan oleh Satpol PP dan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya berkaitan masalah ini," imbuhnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Bima Bayu Aji, selaku Ketua Tim Kordinasi Bacabup Kaji Tono mengatakan, penegakan Perda 11 tahun 2015 perlu diperjelas pelaksanaanya. Menurutnya, pada isi Perda No 11 tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame pasal 9 juga disebutkan bahwa, Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bantuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

"Yang namanya reklame itu ya yang ada di papan reklame untuk kepentingan komersial, ini kan spanduk Calon Bupati yang tujuannya bukan komersial tapi tujuannya untuk pengenalan ke masyarakat," tandas Bima.

Ditempat yang sama, Alif selaku timses dari bacawabup Rintang Bramantya mengatakan, kedatangannya sebagai undangan dan sekaligus ingin bersilaturahmi dengan timses dan advokasi calon lain. Terkait reklame bacabupnya yang juga terkena pencopotan oleh Satpol PP, dirinya mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada tim advokasi.

"Kehadiran kami sebagai undangan dari pak Prapto Utono, disamping itu kami juga ingin belajar lebih banyak tentang masalah ini. Hasil dari diskusi malam ini, nanti kami sampaikan kepada tim," ucapnya. 

Penulis : Hanief
Editor   : jks