Pembebasan Lahan Tol Semarang-Demak Jadi Polemik


Warga Desa Sidogemah Sayunh protes harga ganti rugi/untung terlait ebanguman jalan tol Semarang - Demak ditentulam secara sepihak. Foto : sari jati

DEMAK, WAWASANCO- Persoalan ganti rugi / untung pembebasan lahan Desa Sidogemah Kecamatan Sayung yang terdampak pembangunan jalan tol Semarang - Demak masih menjadi polemik. Selain ratusan warga belum menerima pembayaran dari pemerintah, masalah nominal harga yang telah ditentukan tim apraisal pun masih diperdebatkan. 

Seperti disampaikan Joko, salah seorang warga, pada pertemuan di Balai Desa Sidogemah bersama pejabat instansi terkait pembangunam jalan tol Semarang - Dwmak,  Senin (17/2). Selama ini warga yang lahannya terkena proyek jalan tol sepanjang 16 kilometer tersebut merasa belum pernah diajak rembugan soal harga tanah. 

Namun tiba-tiba, sebagian mereka telah mendapatkan pembayaran ganti rugi / untung. "Sudah harganya tanah tiba-tiba muncul, pembayaran ganti untungnya tidak sama dan tidak bisa bareng-bareng juga," ujarnya.

Keluhan senada disampaikan sejumlah warga lainnya. Yang intinya mereka kecewa tidak pernah diajak bicara soal harga tanah, sehingga penentuan nominal ganti rugi/untung lahan disebutkan hanya sepihak.

Mengenai protes warga tersebut, Supriyanto dari Tim P2JT Semarang - Demak menjelaskan, pengadaan tanah sudah dilakukan dengan tata cara serta mekanisme yang benar. Jika ada sedikit gejolak, menututnya disebabkan faktor komunikasi antara kontraktor, BPN, PPK dan warga. 

Disebutkan, pada tahap I dan II mekanisme pembayaran oleh dana langsung APBN melalui Kementerian Keuangan. Pembebasan lahan  belum semuanya terbayar, karena harus ada validasi dari BPKP terkait subjek, objek  dan apraisal. "Artinya, penerima apakah sudah tepat sasaran, ukuran lahan dan serta penilai lahaan dari KJPP," ujarnya.

Dari segi yuridis, sejauh ini  disebutkan yang lolos verifikasi baru 250an lahan. Lokasinya juga tidak urut karena sesuai kelengkapan dokumen. "Itu lah yang menjadikan pembayaran tidak serentak," imbuhnya.

Sementara dari segi keuangan, menurut Supriyanto, kalau tersedia dipastilan langsung dibayar. Panitia pengadaan lahan yang diketuai BPN sebenarnya telah dan selalu mempertanyakan ketersediaan anggaran dari pusat. Pada Nopember 2019, saat tersedia anggaran sekitar Rp 97 miliar langsung habis terserap.

Begitu pun mengenai transparansi nominal perincian disampaikan pada musyawarah kesepakatan bentuk ganti kerugian. Sebab setiap kerugian yang timbul akibat jalan tol akan diganti pemerintah. 

Apabila ada yang merasa tidak puas atau tidak setuju dengan apreisal, dipersilakan mengajukan keberatan. "Sampaikan secara tertulis kepada ketua pengadaan tanah 14 hari sejak musyawarah, dan akan dilanjutkan ke PN. Tidak usah takut," kata dia.

Sebab dalam UU Nomor 2/2012 sudah diatur. Bahwa 30 hari sejak ada pengajuan keberatan harus sudah ada jawaban. Jika ditolak bisa langsung kasasi ke MA. Sehingga tidak ada putusan sepihak, dan dijamin pemerintah akan melindungi.

Penulis : ssj
Editor   : jks