Warga Blora Turun Jalan Tuntut Penegakkan Hukum


Pegiat anti-korupsi dari Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi di Kabupaten Blora, menggelar aksi demo di depan kantgor Kejari, jalan Jenderal A. Yani dengan pengamanan ketat aparat Polres setempat. Foto : Wahono

BLORA, WAWASANCO-Ratusan warga dan pegiat anti-korupsi di Blora, menggelar aksi turun jalan berdemo melawan korupsi dengan tujuan aksi di dua titik, gedung DPRD dan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Selasa (25/2)

Warga dan aktivis bersama-sama menuju titik kumpul dan pemberangkatan di Lapangan Kridosono, Kota Blora. Berbagai poster, bendera, selebaran dan sejulah alat peraga yang antara lain pocong putih, dibawa serta dalam aksi.

Ratusan aparat dari Polri, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja sugap mengamankan aksi demo di sejumlah titik, dengan fokus pengamanan brada di kompleks gedung DPRD dan Kejari Blora.

Kawasan jalan Jenderal Achmad Yani sepanjang sekitar 400 meter, harus ditutup (disteril) untuk memperlancar jalannya aksi, sedangkan arus lalu lintas dialihkan melalui jalur lain.Aksi demo untuk menegakkan supremasi hukum dengan yel-yel bersatu melawan korupsi, didkung oleh Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi dengan menggandeng sejumlah aktivis.

Aktivis dari Forum Komunikasi Masyarakat Blora Selatan (FORKOM BS), Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), berdiri paling depan dalam berjuang melawan korupsi.

Pengadilan Agama

Pendemo antara lain mengkritisi catatan gelap penegak hukum (Kejari) Blora, yakni terkait kasus korupsi merugikan negara Rp. 1,356 miliar dalam proyek pengadaan tanah kantor Pengadilan Agama (PA) yang berkasnya sempat hilang.

Selain sangat lamban dalam penanangannya (bertahun-tahun), kasus tanah PA dinilai para aktivis anti korupsi sebagai preseden buruk penegakkam hukum dan memalukan wajah hukum tanah air.

Para aktivis juga menyoroti lambannya dugaan kasus korupsi kunjungan kerja (kunker) anggota dan sekretariat DPRD periode 2014-2019 oleh Kejari Blora, karena dinilai kasusnya jalan di tempat.

Saat di gedung dewan, pendemo diterima Ketua DPRD, HM. Dasum. Sementara Kapolres, AKBP Antonius Anang, ikut turun membaur di tengah anggota dalam mengamankan aksi.

Dasum ikut naik ke mimbar bebas menyatu dengan pendemo, dan menyatakan dukungan atas penegakkan supremasi hukum di Blora, sekaligus mendukung aksi para pegiat anti-korupsi.

Usai menggelar aksi di DPRD, pendemo jalan kaki menuju Kejaksaan Negeri yan gberjarak sekitar 200 meter dari gewdung dewan, mereka menuntut agar Kejari serius menanagani kasus-kasus korupsi.

Kajari Blora, I Made Sudiatmika diwakili Kasi Intelijen M. Adung, memenuhi permintaan aktivis naik ke mimbar bebas dari atas mobilo bak terbuka.

Adung menegaskan, Kejari mengbeluarkan pakta integritas penegakkan supremasi hukum di Blora, profesinal dalam menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia, dan bersama rakyat melawan korupsi.

Aksi di depan kantor Kejari sempat sedikit memanas, namun aksi turun jalan berdemo menegakkan supremasi hukum di kabupaten penghasil lkayui jati ini berjalan aman, lancar dan tertib.

Pendemo yang mayotitas dari Blora selatan itu, membubarkan diri dan pulang ke tempat asal (rumah) masing-masing dengan belasan kendaraan roda empat jenis truk, mobil pribadi dan kendaraan roda dua.

Penulis : wah
Editor   : jks