MEMAPARKAN : Ketua PGRI Jateng, Dr Muhdi SH MHum, saat menyampaikan paparan dalam Konferensi Kerja Provinsi PGRI Jateng Tahun Pertama Masa Bakti XXII di kampus II UPGRIS Semarang, kemarin. foto dok
SEMARANG,WAWASANCO - PGRI Jateng mendesak pemerintah daerah, untuk mengefektifkan pendidikan karakter yang komprehensif. Berfokus pada transformasi sumber daya manusia melalui revolusi mental, dan trisakti berupa berdaulat dalam politik, kemandirian dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Tidak hanya itu, organisasi guru terbesar di Indonesia tersebut jua mendesak Pemda, agar legislatif melakukan perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, sesuai dengan perkembangan pendidikan serta dengan mencantumkan PGRI sebagai organisasi profesi
"Kita juga mendesak Pemda agar mendorong Pemerintah Pusat meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan, untuk memenuhi kebutuhan guru yang sangat besar. Maka segera laksanakan PPG dalam jabatan, untuk meningkatkan profesionalitas guru secara berkelanjutan, termasuk dengan menyederhanakan sistem PPG dalam jabatan," papar Ketua PGRI Jateng, Dr Muhdi SH MHum, terkait rekomendasi hasil Konferensi Kerja Provinsi PGRI Jateng Tahun Pertama Masa Bakti XXII di kampus UPGRIS Semarang.
Tidak hanya itu, pihaknya juga mendesak pemerintah, untuk memenuhi kekurangan guru yang masif melalui pembukaan rekrutmen CPNS. Serta pengangkatan guru dengan skema APBD, kepada guru honorer sesuai kualifikasi dan kompetensi dengan mempetimbangkan karakter yang komprehensif.
"Termasuk memberikan honor yang layak, minimal setara UMK bagi honorer pendidik maupun tenaga kependidikan. Ini juga penting, sebab untuk menjadi guru profesional selain SDM , juga peningkatan kesejahteraannya," tandasnya.
PGRI Jateng juga mendesak pemerintah, untuk membuat sistem tata kelola guru yang transparan dan kredibel, guna menjamin proses pengembangan profesi guru yang berkualitas. Mulai dari analisis kebutuhan guru, rekruitmen, distribusi, pengembangan karier, pembinaan berkelanjutan, sistem insentif, promosi atau demosi, dan pensiun guru, melalui program yang rasional, realistis dan efektif.
"Ada sekitar 17 poin rekomendasi yang kita hasilkan dalam Konferensi Kerja Provinsi PGRI Jateng. Hasil ini akan kita sampaikan kepada pemerintah, kita akan kawal bersama sehingga apa yang kita rekomendasikan ini bisa diwujudkan bersama," tandasnya.
Sementara, Ketua Panitia Konferensi Dr Bunyamin MPd, dalam laporan penutupan acara tersebut mengucapkan rasa syukur bahwa seluruh jadwal kegiatan Konferensi dapat terlaksana dengan baik, semua peserta dalam keadaan sehat dan bergembira menjalankan tugas organisasi.
"Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menunjukan dedikasi dan loyalitasnya pada organisasi, mengikuti seluruh acara dan persidangan dengan sungguh sungguh," tandasnya.
Pernyataan sikap Konferensi berisi 17 butir aspirasi, harapan dan tuntutan PGRI ditujukan kepada pihak-pihak terkait dibacakan oleh Sekretaris PGRI Kabupaten Klaten Drs Mulyadi.
Penulis : wis
Editor : edt