Diskusi Fokus Lima Tahun Ke Depan MPR bersama Wakil Ketua MPR, Syarif Hasan, Ketua Fraksi Gerindra MPR Ahmad Reza Patria dan pengamat Pangi Sarwi Chanigo.
GBHN untuk Sinergitas Pembangunan Pusat - Daerah
Diskusi Fokus Lima Tahun Ke Depan MPR bersama Wakil Ketua MPR, Syarif Hasan, Ketua Fraksi Gerindra MPR Ahmad Reza Patria dan pengamat Pangi Sarwi Chanigo.
JAKARTA, WAWASANCO- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan terus menyerap aspirasi rakyat dari berbagai golongan dalam upaya amandemen UUD 45 terkait penyusunan Pokok-pokok Haluan Negara atau Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
''Saat ini kami masih dalam tahap menyerap aspirasi dari semua steak holder , siapapun dan tentunya itu akan dilakukan oleh teman-teman di alat kelengkapan MPR,''kata Wakil Ketua MPR Syarif Hasan dalam diskusi Fokus MPR Lima Tahun Kedepan' di Media Center DPR, Senin (2/3) bersama Ketua Fraksi Gerindra MPR, Ahmad Reza Patria dan pengamat Pangi Sarwi Chaniago.
Menurut Syarif Hasan, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) penting bagi kelangsungan dan kesinambungan pembangnan dari pusat hingga daerah. Terpenting lagi agar presiden, gubernur, bupati dan walikota satu arah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Payung hukum untuk menyusun GBHN itu sangat penting, agar lebih kuat sebagai pegangan arah pembangunan pusat dan daerah. Apalagi, instruksi gubernur sering dipatahkan oleh bupati, karena sama-sama merasa dipilih rakyat,” tegas Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan.
Hanya saja dengan UU No.25 tahun 2004 itu tak ada sanksi konkretnya, terbatas pada moral. Aspirasi masyarakat termasuk kalangan akademis selama penyerapan MPR RI selama ini pun kata Syarief, juga berbeda-beda.
“Ada kelompok yang mendukung dan tidak. Bahwa aturan yang ada sekarang ini sudah cukup. Yang terpenting sandang-pangan murah, pendidikan dan kesehatan baik, dan rakyat sejahtera. Tapi, mana yang terbaik, kita tunggu keputusan Badan Pengkajian MPR RI,” jelas Syarief.
Ahmad Riza mendukung terbentuknya GBHN tersebut agar sejalan antara kepentingan pusat, gubernur, bupati dan walikota. “Selama ini gubernur, bupati dan walikota sering tak ketemu, sehingga gubernur sering mengeluh. Karenanya diperlukan GBHN,” tambahnya.
Selama ini lanjut Pangi, arah pembangunan itu tergantung pada selera presiden, gubernur, bupati dan walikota. “Jadi, serba tanggung dan tak berkelanjutan. Harusnya semua fokus ada kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Penulis : ak
Editor : jks