Bahas Pertanggungjawaban Diskresi, Bupati Pemalang Raih Gelar Doktor


UJIAN - Bupati Pemalang, Junaedi, saat mengikuti ujian terbuka promosi doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Foto : Probo Wirasto.

PEMALANG,WAWASANCO - Untuk kedua kalinya Bupati Pemalang, Junaedi, kembali meraih gelar doktoral dalam ujian terbuka. Jika sebelumnya dalam bidang dministrasi publik, kemarin gelar giliran doktor dalam bidang ilmu hukum di Universitas 17 Agustus Semarang diperoleh dengan disertasi “Pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintah dalam melakukan diskresi”.

Dalam disertasinya antara lain Bupati Pemalang menyatakan bahwa konstruksi pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi dalam mewujudkan good governance harus mempertimbangkan tujuan diskresi, peraturan perundang-undangan. Selain itu yang menjadi dasar diskresi, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 

Peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan Undang-undang formal baik langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan penggunaan Diskresi oleh Pejabat Administrasi Negara hanya dapat dilakukan dalam keadaan memaksa atau mendesak demi kepentingan umum yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, dengan batas-batas atau tolak ukur, yaitu diskresi dalam bentuk peraturan kebijaksanaan tidak boleh menyimpang ataubertentangan dengan aturan diatasnya dalam arti harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Diskresi tidak boleh melanggar hak asasi kewajiban warga negara dalam arti tidak digunakan sewenang-wenang; diskresi yang digunakan masih berada dalam ruang lingkup peraturan dasarnya; diskresi digunakan dalam keadaan memaksa atau mendesak kesejahteran atau kepentingan diskresi yang digunakan harus berlandaskan Asas-Asa

"Ini diharapkan menjadi motivasi pada teman, saudara dan anak-anak bahwa menuntut ilmu sampai kapanpun, tidak melihat usia  tetapi kalau ada niat semua tidak menjadi kendala. Yang saya bahas dalam ujian adalah konstruksi hukum dalam rangka kaitannya bencana alam untuk mewujudkan pemerintah yang good goverment. Harapannnya kajian akademik yang saya lakukan memberikan inspirasi pada semua pejabat publik yang melakukan diskresi untuk bisa  menjalankan dengan memberikan manfaat pada masyarakat,"tandas Junaedi saat dimintai tanggapan soal gelar doktoral yang baru saja diraih dan harapan ke depannya.

Penulis : pw
Editor   : jks