Sekdes Purwosari Ajak Warga Bersatu Bangun Desa Usai Pilkades


Ashadi warga Purwosari dan Mahfud Pengurus BPD Purwosari

KENDAL, WAWASANCO- Terkait dengan pemberitaan dirinya yang didemo untuk mundur sebagai sekdes oleh puluhan warga Purwosari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Ribut Sudiyono, sebagai Sekdes atau Carik Purwosari mengklarifikasi hal tersebut.


Sebelumnya, seperti diberitakan salah satu media online dan kemudian diviralkan melalui media sosial, didalam pemberitaan ditulis dirinya didemo oleh puluhan warga Purwosari pada Rabu (25/3), atas tuduhan pengelolaan dana desa yang disebut kurang transparan. 


Ribut Sudiyono, saat ditemui wartawan di kediamanya, mengaku sempat kaget dikabari oleh kerabat dirinya didemo warga, saat itu dia sedang berada di ladang, karena hari libur. Dirinya membantah semua yang disampaikan pendemo, seperti yang ditulis dalam pemberitaan media online tersebut, yang menurutnya mengada-ada dan tanpa bukti.


"Saya ditulis kurang transparan dan tidak becus soal pengelolaan anggaran, padahal anggaran itu bukan saya yang mengatur apalagi menggunakan. Saya merasa dirugikan dengan tulisan di pemberitaan media tanpa menunjukkan bukti dan konfirmasi," ungkap Ribut, Sabtu (28/3).


Menurutnya, pengelolaan dana desa sepenuhnya tanggung jawab kepala desa sebagai pengguna anggaran dan dimusyawarahkan dengan BPD. Adapun sekdes hanya sebatas administrasi. Oleh karena itu, patut dipertanyakan jika seorang sekdes disudutkan perihal dana desa. 


"Selama ini di balai desa Purwosari ditempelkan berbagai informasi, termasuk penggunaan dana desa dan kebijakan dari pemerintah, sehingga semua warga bisa mengecek," imbuhnya.


Ditanya soal hubungan keluarga dirinya dengan kades, kemudian sikap otoriter dalam bertugas dan keterlibatan dirinya dalam kepengurusan BPD. Ribut menjawab, apa yang ditulis itu tidak semuanya benar. 


"Kalau soal saya dan pak kades ada hubungan keluarga iya. Tapi hubungan dari istri saya. Soal tidak adanya dana ke Karangtaruna, bisa dicek di ketua dan pengurusnya. Kemudian untuk masalah otoriter dalam bertugas, itu silahkan ditanyakan kepada warga, biar warga yang menjawab, karena itu terkait penilaian seseorang," ujar Ribut.


Dirinya mengaku tidak masalah dengan adanya permintaan warga soal dirinya diminta mundur, asalkan sesuai dengan prosedur dan memang permintaan semua warga desa Purwosari. Namun Ribut meminta apa yang dikatakan pendemo seperti yang tertulis di pemberitaan bisa dibuktikan dalam pertemuan yang rencananya diadakan Senin (30/3) besok bersama Forkopimcam Sukorejo.


"Silahkan kalau memang itu keinginan warga. Saya hanya berharap, tuntutan yang ditujukan kepada saya supaya disertai bukti yang kuat. Saya juga ingin semua warga bisa bersatu, guyup rukun demi kemajuan desa Purwosari," imbuhnya.


Ketua RT 15, Abdul Rohim, saat ditanya perihal adanya demo menjelaskan, apa yang dikatakan pendemo seperti tertulis dalam pemberitaan tidak berdasar. Dirinya selaku pelaksana di lapangan mengaku selama ini tidak ada permasalahan dalam pengelolaan anggaran dana desa dan ada bendahara desa. Soal sikap otoriter sekdes yang dikatakan pendemo juga tidak beralasan.


"Selama ini pihak pemerintah desa, baik itu pak kades, pak carik maupun perangkat desa lain, selalu mensosialisasikan kebijakan, pengelolaan anggaran dan memusyawarahkan apabila akan melakukan kegiatan. Kami semua RT dan RW setiap ada pertemuan diajak rembugan," jelas Abdul Rohim.


Sementara itu ditemui di rumahnya, Pengurus BPD Purwosari, Mahfud, mengaku kaget saat membaca pemberitaan di group media sosial, adanya demo warga yang menuntut sekdes Purwosari untuk mundur, soal ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran dana desa.


Juga terkait tulisan yang menyebut Kades dan sekdes menjabat sebagai pengurus BPD, Mahfud menyatakan itu tidak benar. Menurutnya tujuh kepengurusan BPD yang baru tidak ada nama kades maupun sekdes, begitupun pengurus yang lama.


"Pengurus BPD yang lama yakni, Furqon, Yusro, Nuryadi, Hisom, Sakirin, Nasirin dan Mulyadi. Sedangkan kepengurusan BPD yang baru, Rofikun, Puji Rahayu, Ahmad Fadli, Afta Anfas, Zaenal Abidin, Mufakih dan saya," terang Mahfud


Adanya tulisan yang menyebut BPD segitiga sama kaki dengan Kades dan Sekdes, Mahfud merasa heran. Dirinya dan pengurus yang lain, adalah BPD yang baru dilantik kurang lebih enam bulan. Jadi kurang mengetahui tentang perjalanan sekdes ataupun pemdes yg telah berjalan.


"Kami hanya klarifikasi bahwa kami sebagai BPD yang baru tidak ada istilah segitiga sama kaki antara Kades dan Sekdes seperti yg beredar di media, Karena kami diibaratkan bekerja saja belum. Kami hanya berharap semoga semuanya dapat terselesaikan dengan damai, mengutamakan kepentingan masyarakat dan desa, demi kemajuan Desa Purwosari," ungkapnya.


Senada diungkapkan warga, Ashadi (56), dirinya merasa apa yang dikatakan oleh pendemo, sekdes atau carik otoriter dalam bertugas, dan menjadi pengurus BPD adalah tidak benar.


"Pak carik selama ini baik, tidak ada masalah, pembagunan desa juga berjalan dengan baik, selalu mengajak sengkuyung warga. Jadi tidak benar kalau beliau otoriter. Kalau soal pak kades dan pak carik yang dituduh jadi pengurus BPD, menurut saya tidak mungkin. Karena pasti sudah diprotes sama warga sejak dulu," jawab Ashadi.


Diminta pendapat terkait permasalahan yang terjadi di desa Purwosari, Ketua Forum Sekretaris Desa Indonesia (Forsekdesi) Kendal, Budi Ristanto menyayangkan pemberitaan yang kurang berimbang dari salah satu media online.


"Seharusnya baik pihak pendemo maupun yang didemo diminta tanggapannya. Jangan sampai demo menuntut sekdes mundur yang belum tentu fakta, akan menjadi preseden buruk bagi sekdes dan perangkat desa lainnya di kabupaten Kendal " pungkasnya.

Penulis : Hanief
Editor   : jks