Dampak Corona, Proyek APBD Dialihkan, DAK Dihentikan


Sekda Cilacap Farid Maaruf

CILACAP, WAWASANCO- Bencana Covid 19 telah menimbulkan dampak besar pada berbagai bidang, termasuk rencana pembangunan melalui proyek APBD di Kabupaten Cilacap. Sejumlah alokasi kegiatan pun terpaksa dialihkan untuk penanganan cepat virus tersebut. Bahkan proyek fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) harus dihentikan.

Khusus DAK, penundaan terpaksa dilakukan, setelah terbitnya surat Menteri Keuangan nomor S.247/MK.07/2020 pada 27 Maret 2020 perihal penghentian proses pengadaan barang dan jasa yang didanai DAK Fisik tahun anggaran 2020. Faktanya, proses tender baik proyek DAK maupun APBD ini sedang berjalan terhitung sejak awal Maret lalu dengan jumlah ratusan paket. Bahkan untuk lelang proyek DAK sudah muncul pemenangnya. Sedangkan lelang proyek APBD seharusnya sedang menempuh tahapan klarifikasii atau pembuktian kualifikasi. Karena Covid ini, pemkab mengambil kebijakan untuk mengundur tahap klarifikasi, yang secara otomatis mengulur jadwal kegiatan.

Kabag Layanan Pengadaan Setda Cilacap Toto Widiyanto melalui Kasubbag Perencanaan dan Pembinaan Pengadaan, Slamet Pramono menjelaskan, secara umum proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Cilacap berjalan dengan baik. Namun karena Covid 19, pemerintah pusat menginstruksikan untuk proses pengadaan barang jasa diperpanjang waktu pelaksanaan selama 14 hari. “Mengikuti instruksi kondisi darurat dari pemerintah pusat," jelas Slamet Pramono saat dikonfirmasi media kemarin. 

 

Berikutnya, terkait Surat Edaran (SE) dari LKPP nomor 4 tahun 2020 tentang prosedur klarifikasi dan pembuktian kualifikasi proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, ada dua prosedur klarifikasi dan pembuktian kualifikasi dalam rangka penanganan dan pencegahan Covid-19. Ini yang katanya menjadi protap pada saat harus melaksanakan proses klarifikasi dan pembuktian kualifikasi, baik secara online maupun offline di kantor UKPPJ Kabupaten Cilacap. “Terkait ini kami menyiapkan beberapa hal agar proses pelaksanaan pekerjaan tidak terkendala waktu” ungkap dia.

 

Lainnya terkait dengan surat dari Menteri Keuangan nomor S.247/MK.07/2020 tentang penghentian kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik tahun 2020.  Namun penghentian 

ini diluar bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk kegiatan pembangunan GOR dan pembangunan gedung perpustakaan juga dilakukan penghentian. 

 

Sekda CilacapFarid Maaruf yang dikonfirmasi hal ini membenarkan. “Tapi untuk DAK yang dihentikan diluar bidang kesehatan dan pendidikan. Kalau ada yang sudah SPK bisa dilanjutkan, tapi untuk Cilacap belum ada proyek DAK yang SPK” terang Sekda kepada Wawasan.

 

Data yang ada, proyek fisik bersumber DAK di Cilacap yang dilelangkan sebanyak 12 paket. Tujuh berada di Dinas PUPR sisanya di Dinas PSDA.

Penulis : ap
Editor   : jks