OPD dan juga LSM seperti BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Muslimat, Fatayat, Aisyiyah, Muhammadiyah, Nasiatul Aisyiyah, IBI, PKK, KPA, WYC, KDS, GOW dan GENRE berkomitmen tangani HIV dan TB di Wonosobo. Foto : Ilham Ardha.
WONOSOBO - Jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Wonosobo kian bertambah setiap tahunnya. Bila di akhir Tahun 2016 silam jumlahnya masih ada di atas angka 350 orang, per September 2017 ini, tak kurang dari 418 orang terdeteksi menderita penyakit mematikan itu. Sedangkan kasus penderita penyakit menular Tubercle Bacillus (TB) dalam triwulan pertama tahun 2017, yakni bulan Januari sampai Maret ditemukan sebanyak 497 kasus.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Wonosobo, Junaedi, penderita TB di Wonosobo pada tahun 2016 yang terdata ada sebanyak 1.018 kasus. “Data tersebut adalah data riil dari Dinas kami. Itupun yang baru diketahui melaui tes sukarela untuk HIV, mungkin yang belum terdeteksi di luar itu masih banyak. Kami akan melakukan koordinasi yang lebih instens terhadap lembaga terkait lainnya dalam menangani hal ini,” ungkap Junaedi Kepada Wartawan di sela Workshop Road Map Penanggulangan TB 20-21 Oktober 2017 yang bertempat di salah satu Hotel Wonosobo, Senin (23/20).
Keadaan memprihatinkan tersebut juga dibenarkan oleh koordinator SSR TB HIV Care ‘Aisyiyah Wonosobo, Khairul Basyarie yang turut hadir dalam acara tersebut. Khairul mengaku pihaknya telah berupaya menjangkau penderita TB maupun HIV sampai ditingkat desa dengan mengerahkan kader yang ada.
Menurut Khairul, keseriusan Pemkab dalam mengatasi hal itu belum terlihat secara optimal. Pasalnya, lanjut Khairul, dari dana operasional yang selama ini dilakukan masih mengandalkan dana asing, yaitu dari Global Fun. “Anggaran APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2017 adalah 50 juta rupiah untuk TB dan 150 juta rupiah untuk HIV. Jika dibagi 15 kecamatan di Wonosobo, maka satu kecamatan hanya memperoleh dana sekitar 3,3 juta untuk penanganan TB dan 10 juta untuk HIV dan angka tersebut adalah dana untuk setahun. Sedangkan para penjangkau/kader TB HIV harus bisa menemukan lebih banyak lagi para terduga TB. Dengan dana minim gitu apakah mereka mampu. Tentu saja akan keteteran,” tandas Khairul.
Permasalahan tersebut ditanggapi secara serius oleh Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Wonosobo, Faizun. Pria kelahiran Wonosobo itu mengaku pihaknya akan berupaya mendorong pemerintah Kabupaten untuk lebih maksimal dalam menangani hal tersebut. “Dorongan kami diantaranya dengan merencanakan adanya regulasi terkait penanganan HIV dan TB. Semoga dengan dukungan semua pihak, Perda terkait hal itu dapat segera terwujud. Agar Wonosobo kelak menjadi Kabupaten bebas penyakit tersebut,” pungkas Faizun
Penulis :
Editor :