Warga Wonosari Protes Pembangunan Kios


Warga Wonosari menyegel kios yang dibangun di lapangan desa. (Foto :Hanief)

KENDAL, WAWASANCO- Puluhan warga Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, mendatangi Balai Desa Wonosari untuk meminta kejelasan terkait pembangunan kios yang ada dilapangan Wonosari. Pasalnya, warga menganggap pembangunan kios tersebut diduga ilegal. Aksi berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan petugas Polri dan TNI.

Kepala Desa Wonosari, Mustagfirin mengatakan, kedatangan warga ke balai desa untuk mempertanyakan atau meminta kejelasan terkait keberadaan kios yang ada dilapangan Wonosari.

"Setelah mendengarkan dan menerima keluhan dari masyarakat terkait keberadaan Kios yang ada di lapangan Wonosari, kami selaku Pemdes Wonosari langsung menindak lanjuti aduan tersebut," terangnya, Selasa (23/6).

Dijelaskan Mustagfirin, pihaknya akan menjembatani warga dengan pihak terkait untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan. Dalam hal ini, pihaknya juga sudah membentuk tim pengkaji, yang nantinya akan menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Dengan adanya permasalahan atau perselisihan masyarakat dengan pihak terkait, untuk sementara pengerjaan kios atau ruko dihentikan, sampai kasus ini selesai," tandasnya.

Menurut salah satu tokoh masyarakat Dwi, dirinya bersama warga meminta kepada Pemdes Wonosari untuk menghentikan pembangunan kios tersebut, dan meminta agar kios yang ada dilapangan sebaiknya ditiadakan.

“Apapun alasannya kami meminta kios tersebut ditiadakan, dan yang paling kami sesalkan, kenapa dalam pembangunan kios, tidak melalui musyawarah desa,” ungkapnya.

Petugas pendamping dari bidang ekonomi Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Kendal, Saiful Amar, yang hadir ikut mendengarkan penjelasan dari Pemdes, BPD, Bumdes, investor, dan pihak-pihak terkait lainnya.

"Setelah mendengar penjelasan dari berbagai pihak, memang pembangunan kios dilapangan tersebut tidak melalui musyawarah desa secara resmi," jelas Saiful Amar.

Dirinya menjelaskan, terkait masalah ini harus tahu kronologinya dulu, dan menggali lebih lanjut atas keberadaan kios yang ada di lapangan. Selanjutnya permasalahan ini akan disampaikan ke tingkat kabupaten.

“Kami berharap Pemdes harus netral, tidak memihak di satu sisi. Kami akan catat poin-poin yang disampaikan oleh pihak terkait. Kita tidak bisa langsung putuskan harus tahu kronologinya lebih dulu, dan akan diskusikan di tingkat kabupaten," imbuhnya.

Menurut Saiful seharusnya secara aturan lapangan tersebut merupakan salah satu aset kekayaan yang dimiliki desa, jika sudah terdaftar dan tercatat di desa.

"Saya merasa heran, kenapa permasalahan ini baru di ungkapkan di tahun 2020? padahal masalah ini dimulai tahun 2018, ada apa ini?,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Saiful, untuk selanjutnya mantan kepala desa akan diundang untuk klarifikasi, dan juga akan mengundang dinas terkait, setelah didiskusikan di tingkat Kabupaten. 

“Kita akan selesaikan masalah ini secara bertahap, dan kami akan meminta data yang valid terkait dana yang sudah disalurkan oleh investor. Untuk saat ini baru sekedar tulisan saja, dan belum ada bukti kuitansi sah yang menyatakan kalau investor sudah gelontorkan dana sekian,” pungkasnya.

Penulis : Hanief
Editor   : jks