DPRD Minta Bupati Demak Evaluasi Kinerja Sekda


Fahrudin BS

DEMAK, WAWASANCO- DPRD meminta  kepada Bupati Demak agar mengevaluasi kinerja Sekda. Sehubungan belum optimalnya capaian kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan BUMD, yang notabene di bawah pembinaan sekda.

Ketua DPRD Demak H Fahrudin BS mengungkapkan, dalam hasil konsultasi komisi-komisi dengan pimpinan DPRD terungkap sejumlah OPD dan BUMD masih kurang atau belum optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD 2019. "Seperti disampaikan Komisi C, ada temuan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 44,966 juta di Dinperkim serta Rp 551,915 di DinPUTaru. Ini menandakan adanya kekurangcermatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam pengawasan," ujarnya, Minggu (28/6).

Selain itu, menurut politisi PDIP tersebut, beberapa OPD juga dinilai masih bisa dioptimalkan capaian kinerjanya. Seperti disampaikan Komisi A terkait kinerja Satpol PP dalam penegakan perda dan produk hukum daerah lainnya. Dengan kekuatan personel saat ini, Satpol PP disebutkan masih bisa intensif melakulan penertiban karaoke liar dan reklame-reklame bermsalah yang berpotensi merugikan pendapatan daerah.

Selain itu, lanjut Fahrudin, banyaknya Plt di OPD termasuk belum dilantiknya Kades Tlogorejo Kecamatan Karangawen berpotensi kurang optimalnya pelayanan publik. Sementara saat ini pelayanan prima dan integritas pegawai atau aparat pemerintah wajib hukumnya, demi tercapainya pemerintahan daerah bermartabat.

Pun belum maksimalnya kontribusi daerah oleh BUMD, tak luput dari sorotan Komisi B DPRD Demak. Terlebih mendasar opini BPK, Persuda Anwusa dinyatakan wajar dengan pengecualian (WDP), seiring sederet angka yang belum bisa dipertanggjngjawabkan.

Sedangkan Komisi D demi penibgkatan pelayanan publik juga, menyarankan penggantian direktur RSUD Sunan Kalijaga. Selain karena faktor usia sehingga dinilai kurang dinamis dan inovatif, rangkap jabatan di rumah sakit Sultan Fatah Karangawen pun disebut turut beekontribusi.

"Karena semua kekurangoptimalan temuan empat komisi itu, kami Pimpinan DPRD, Fraksi, BK, Bappemperda dan Pimpinan Komisi sepakat mengusulkan kepada bupati agar mengevaluasi kinerja sekda.  Alasannya, sekda sebagai pucuk pimpinan atau leader semua OPD mestinya bertanggunjawab. Termasuk terhadap segala temuan dan rekomendasi BPK atas pelaksanaan APBD yang belum optimal sehubungan sekda sebagai Ketua TAPD," kata Fahrudin, didampingi Ketua Bappemperda H Marwan.

Sebagai pimpinan sekda, maka bupati lah yang ditunjuk untuk mengevaluasi kinerja sekda. Di sisi lain, DPRD sebagai bagian dari lembaga eksekutif, berhak memberikan masukan kepada bupati sebagai mitra kerja dalam pemerintahan, sehingga laju roda birokrasi selalu on the track pun pelaksanaan APBD menjadi optimal.

Penulis : ssj
Editor   : edt