Pandemi, Pondok Pesantren di Salatiga Butuh Perhatian Pemkot


Fraksi PDIP Salatiga saat sebelum meninjau Ponpes Al Falah di Ngemplak, Dukuh, Sidomukti, Salatiga, Senin (29/6). Foto : Ernawaty

SALATIGA, WAWASANCO- Pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam (PPTI)  Al Falah, di Ngemplak, Dukuh, Sidomukti, Salatiga berharap 'vitamin' dari Pemkot Salatiga ditengah pendemi Covid-19 saat ini.

"Perhatian pendampingan yang kami butuhkan saat ini seperti vitamin, gizi, perlengkapan standar kesehatan bagi santri-santri kami," kata Nur Khozin pengurus PPTI Al Falah ditengah kunjungan anggota Fraksi PDIP Salatiga, Senin (29/6).

Tampak, rombongan Fraksi PDIP Salatiga dipimpin langsung Teddy Sulistio. Pengasuh PPTI Al Falah merasa sejauh ini Pemkot Salatiga kurang memperhatikan keberadaan Ponpes yang notabene pendidikan non formal. "Pemerintah daerah yang kami lihat hanya memperhatikan sekolah-sekolah formal saja. Sedangkan perhatian ke non formal seperti Ponpes minim. Bukan iri, tapi seyogyanya juga kami diperhatikan," ucapnya.

Selama pandemi Covid-19 di Salatiga, pengasuh Ponpes memenuhi sendiri kebutuhan guna pencegahan Covid-19 agar tidak memunculkan klaster baru di Salatiga.

Bahkan kepada santri yang baru datang, harus memenuhi protokol kesehatan diantaranya yang baru datang ditempatkan di rumah khusus selama 14 hari serta mendapatkan perhatian kesehatan seperti vitamin.

Terpenting, penggunaan masker, selalu cuci tangan dan jaga jarak. Tersedia pula ruang isolasi serta pengecekan suhu badan juga dilakukan rutin tiap hari serta tensi darah.

Sementara, menindaklanjuti keluhan tersebut Fraksi PDIP Salatiga akan berupaya memenuhi kebutuhan kelengkapan standar kesehatan dana yang memang dimiliki Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Salatiga.

"Ditengah DPRD Salatiga yang memiliki anggaran Rp 53 miliar diharapkan dapat membantu Ponpes Al Falah. Sehingga, diharapkan Pengasuh Ponpes dapat merekapitulasi apa yang menjadi kebutuhan Ponpes tersebut," papar Teddy.

Ia menilai, anggaran Rp 53 miliar dimiliki Salatiga juga mencakup kebutuhan pendidikan bagi yayasan pendidikan yang patut 'disapa'.

Pasalnya, yayasan pendidikan non formal ini dianggapnya juga bagian dari mencerdaskan bangsa.
"Ponpes yang ada selama ini tidak bergantung APBD tapi justru mendatangkan santri dari berbagai kota, itu sudah luar biasa bagi perekonomian daerah. Namun ditengah Covid-19 saat ini, sudah seharusnya pemerintah ikut andil," imbuhnya.

Penulis : ern
Editor   : edt