Protes Bansos, Warga Wironanggan Geruduk Balai Desa


Ketua AMW Parmadi (tiga dari kiri) dan Kades Wironanggan Dwi Suratmanto (dua dari kanan) berfoto bersama Camat Gatak Kab Sukoharjo Sumi Rahayu (dua dari kiri), Kapolsek Gatak AKP Yulianto (Paling kiri) dan Danramil Lettu Arh. Eko Yanu (Paling Kanan) usai pertemuan yang berlangsung di Balaidesa setempat, Jumat (10/7) (Bagus Adji W)

SUKOHARJO, WAWASANCO- Puluhan warga Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo menggeruduk balai desa setempat pada Jumat (10/7). Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Wironanggan (AMW), mempersoalkan ketidak tepatan dalam penyaluran bantuan sosial. Tak hanya itu, masyarakat juga meminta BPK melakukan audit bantuan Covid-19 di Wironanggan.

 

Tidakan warga Wironanggan secara serempak mendatangi  balai desa setempat berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB. Tiba di tujuan, perwakilan warga yang tergabung dalam AMW ditemui langsung Camat Gatak Sumi Rahayu, Kapolsek Gatak AKP Yulianto, Danramil Lettu Arh. Eko Yanu dan Kades Wironanggan Dwi Suratmanto . Pertemuan  yang berlangsung sekitar dua jam berakhir setelah Kades Dwi Suratmanto meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki sikapnya. Perihal tudingan warga terkait dugaan penyaluran bansos yang salah sasaran, pihaknya  akan akan memverifikasi data sebagaimana yang disodorkan AMW. 

 

Ketua AMW Parmadi ketika ditemui usai acara  mengatakan pihaknya memiliki data  terkait penyaluran bansos baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten yang salah sasaran dan jumlahnya banyak. Bahkan ditemukan sejumlah warga dalam satu kartu keluarga (KK) menerima dobel bantuan. Ada juga warga yang kondisinya tidak terdampak Covid-19 tapi endapat bansos. Disampaikan pula sikap kepala desa yang arogan dan tidak mau mendengarkan keluhan warga. Padahal warga telah  berulang kali menyampaikan laporan tentang tidak meratanya penyaluran bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah  di Desa Wironanggan. “Alasan demikian inilah yang  mendorong kami  datang ke balaidesa hari ini ," ungkapnya.

 

Aduan penyaluran bantuan yang diduga salah sasaran diamini Sriyanti. Nama disebut terakhir yang warga Wironanggan ini  mengeluh karena tidak menerima bantuan sosial Covid-19. Padahal, banyak tetangganya memperoleh bantuan dimaksud. Ada diantara mereka yang bahkan menerima bantuan dobel. “Peristiwanya membuat saya bingung. Tetangga semua memperoleh bantuan. Tapi saya yang keluarga terdampak Corona tidak dapat. Suami saya buruh, anak jualan hik tidak laku, satu anak kerja di pabrik sudah oglangan karena corona," tuturnya sembari berharap pemerintah desa bisa memperbaiki data sehingga penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. 

 

Secara terpisah Kades Wironanggan Dwi Suratmanto meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji akan memperbaiki sikapnya.  Pihaknya akan memverifikasi data  tentang penyaluran bansos yang diduga salah sasaran sebagaimana disodorkan AWM. Selama ini penyaluran bansos yang dilaksanakan, merujuk surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 9/PRI.001/VI/2020 tanggal 16 April 2020 perihal petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Serta surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan dana non DTKS. Calon penerima BLT Dana Desa, merupakan keluarga miskin sebagaimana terdapat dalam DTSK, kehilangan mata pencaharian atau korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis atau menahun, non penerima Program Keluarga Harapan (PKH), non Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan non Kartu Prakerja

 

Mengenai penerima BLT Dana Desa yang baru ini diusulkan akan  masuk dalam pemutakhiran DTSK. Selain itu penerima BLT dana desa harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Seluruh dokumen penerima dibahas dalam forum musyawarah desa termasuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima. "Data penerima bantuan sosial semuanya sudah dimusyawarahkan dan ditandangani kepala desa dan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa," kata Dwi Suratmanto sembari  meminta maaf kalau selama ini sikapnya belum baik. Mengenai masalah bansos, pihaknya siap melakukan kroscek di lokasi.

 

Pada kesempatan terpisah Camat Gatak Kab. Sukoharjo Sumi Rahayu mengatakan pihaknya akan mengawal proses verifikasi ulang data calon penerima bantuan sosial. Hasil verifikasi yang didapat akan dimusyawarahkan dan ditetapkan untuk diusulkan revisi ke bupati. "Warga tidak perlu khawatir. Nanti akan dilakukan kroscek di lapangan. Sesuai arahan bupati jika ada yang menerima dobel bantuan akan dievaluasi," tandasnya. 

Penulis : baaw
Editor   : edt