MPR Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Purna Pekerja Migran


Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Kepala Kepala BNP2MI. Benny Rhamdani dan anggota Komisi IX DPR dr FPDIP Rahmad Handoyo siap berantas mafia penempatan pekerja migran

JAKARTA, WAWASANCO- Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid minta pemerintah memperhatikan nasib para migrant Indonesia yang pulangkan karena adanya pandemi Covid 19. menurut Gus Jazil,  panggilan akrab Jazilul Fawaid,  pemerintah harus menyedialan anggaran unruk membantu mereka.

''Para Migrant itu mendapat sebutan Pahlawan Devisa.  Tapi apalah artinya julukan heroik itu kalau nasib mereka sepulang dari luar negeri tidak diperhatikan pemerintah, ''kata Gus
Jazil dalam diskusi Empat Pilar ‘Perlindungan dan Pemberdayaan Purna Pekerja Migrant Indonesia (PMI)’.

Diskusi yang digelar di Media Center DPR/MPR itu menghadirkan snggota MPR Fraksi PDIP Rahmad Handoyo, dan Kepala BNP2MI Benny Ramdhani Jumat 10/7/2020.

Apalagi,  kata Gus Jazil ditengah wabah pandemi Covid 19 ini banyak warga yang jadi pengangangguran.  Maka dengan kepulangan mereka dari luar negeri,  angka pengangguran akan makin bertambah besar.

Padahal,  kata politisi PKB ini, pasal 27 UUD NRI 1945 menyebutkan  tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. “Ini menunjukan bahwa pekerjaan adalah hak dasar manusia,” ujarnya.

Menurut Gus Jazil, suatu negara bisa dikatakan maju atau tidak,  bisa diukur dari jumlah pengangguran yang ada. “Bila pengangguran di suatu negara tinggi maka negara itu bisa dikatakan tidak maju,” tuturnya.

Oleh karenanya Gus Jazil berharap agar para pekerja migrant yang kembali ke tanah air nasib mereka tetap diperhatikan sebab nasib mereka selepas bekerja dari luar negeri belum tentu seperti dibayangkan orang, yakni sukses.Misalnya meberi pelatihan ketrampilan sehingga saat kembali bekerja di tanah air, kehidupannya menjadi lebih baik.

Pada kesempatan itu Gus Jazil juga mendukung rencana Kepala BNP2MI Benny Ramdhani yang akan membentuk Satgas Pemberantasan Sindikasi Penempatan PMI nonprosedural sebagai bentuk memerdekakan PMI dari praktik oknum sindikasi.

''Saya akan sikat abis mafia penempatan PMI nonprosedural.  Saya yakin akan mendapat dukungan dari MPR dan Komisi IX DPR serta lembaga lain,'' kata Benny Rhamdani.

Benny mengakui dirinya menemui kendala dalam memberi perlindungan kepada buruh migrant.  Dianyatanya adanya mafia pengiriman tenaga kerja.

Meski mereka kerap melakukan pelanggaran hukum dan tak manusiawi namun kata Benny, anehnya mereka tidak bisa dan tidak pernah tersentuh secara hukum.

Sindikat ini menurut Benny melibatkan banyak pihak dan berasal dari oknum-oknum institusi kuat. Meski demikian Benny bertekad membersihkan sindikat pengiriman pekerja migrant. “Saya menyatakan perang dengan sindikat itu,” tegasnya.

Penulis : ak
Editor   : jks