
Wakil Ketua MPR jazilul Fawaid dan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam diakusi Empat Pilar MPR
JAKARTA, WAWASANCO- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI masuk lima besar sebagai lembaga tinggi negara yang dipercayai masyarakat. Posisi pertama ditempati oleh TNI kemudian lembaga presiden, Polri dan KPK.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif lembaga survei Charta Politika Yunarto Wijaya dalam diskusi Empat Pilar MPR bersama Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid di Media Csnter MPR/DPR, Jumat (24/7)
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid yang akrab disapa Gus Jazil menilai survei MPR RI berada di peringkat kelima (62 persen) dan berada di atas DPR dan DPD RI, karena sejak awal kepemimpinan di MPR kolektif kolegial yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). Artinya semua keputusan dilakukan bersama dan seoptimal mungkin tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
“Sejak awal MPR RI selalu memosisikan diri sebagai perekat bangsa dan bekerja di luar konstitusi. Misalnya banyak berkunjung atau silaturahmi dengan berbagai elemen tokoh bangsa, ormas, lembaga negara dan masyarakat sendiri. Seperti di era pandemi covid-19 ini,” tegas Waketum DPP PKB itu.
Dalam diskusi yang Bertem “Meningkatkan Kepercayaan Publik pada MPR sebagai Perekat Kebangsaan, Gus Jazil mengatakan, MPR RI yang pimpinannya sepuluh (10) dari semua partai politik dan DPD RI, ini memang berbeda dengan DPR RI,.
''Dengan sistem kerja kolektif tersebut lebih adem. Sebaliknya, DPR RI kinerjanya selalu bersentuhan dengan ruang publik, sehingga banyak menimbulkan polemik di masyarakat,'katanya. .
Seperti diketahui, MPR RI setahun terakhir ini selain rajin berkunjung dengan tokoh-tokoh nasional, ormas keagamaan, tokoh masyarakat, dan berbagai lembaga negara, juga terus menyosialiasikan empat Pilar MPR RI di masyarakat, artis, pegiat seni dan lain-lain.
“Bahkan di era pandemi covid-19 ini MPR Peduli Covid-19 membantu APD (alat pengaman diri) ke berbagai rumah sakit, ojek online (Ojol), dan lain-lain,” ujarnya.
Gus Jazil sendiri mengaku jika dirinya kini sedang menyelesaikan program doktornya di bidang kepemimpinan kolektif kolegial tersebut. Dimana semua lembaga negara dipimpin secara kolektif. Baik yudikatif, legislatif, dan kecuali Kepresidenan.
“Kepresidenan sepenuhnya ada di tangan presiden, meski ada wakil presiden,” ujarnya
Penulis : ak
Editor : edt