Dukung SKB 4 Menteri, Komisi X DPR RI Minta Kemendikbud Biayai Belajar Tatap Muka


Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti SS MM

SEMARANG, WAWASANCO - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti SS MM mendukung pelaksanaan SKB Empat MentEri tentang pembelajaran tatap muka di daerah yang sudah berada di zona hijau dan kuning. Namun, dia meminta agar persyaratan yang ditetapkan dan juga pembiayaannya harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pembelajaran tatap muka itu dilakukan.

''Saya tentu mendukung sepanjang satuan pendidikan memenuhi persyaratan yang ditentukan, termasuk pembiayaannya,'' katanya dalam rilis yang diterima redaksi, Sabtu (8/8).

Agustina menjelaskan bahwa meskipun di zona hijau dan kuning, satuan pendidikan tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka jika, pertama, tidak ada persetujuan dari pemda dan kanwil setempat. ''Itu wajib, karena pemda yang paling tahu situasi daerahnya,'' tegas Mahasiswi S3 Ilmu Budaya Undip itu.

Syarat kedua, tambahnya, kepala sekolah satuan pendidikan juga setuju, karena sekolah telah dapat memenuhi protokol kesehatan secara ketat. Kemudian ada juga persetujuan dari komite sekolah, yang telah memantau kemungkinan sekolah untuk mampu menerakkan protokol kesehatan.

''Namun, meskipun ketiga pihak itu setuju, harus ada persyaratan terakhir, dari orang tua peserta didik. Jika orang tua peserta didik tidak atau belum setuju, maka satuan pendidikan tidak dapat memaksa, dan peserta didik harus diizinkan untuk tetap belajar secara daring,'' jelasnya.

Selain persyaratan di atas, Agustina juga menjelaskan tentang standar kehadiran siswa di kelas yang harus dipenuhi. Menurutnya, pembelajaran tatap muka  dilakukan secara bertahap dengan syarat 30-50% dari standar peserta didik per kelas. Untuk SD, SMP, SMA dan SMK dengan standar awal 28-36 peserta didik per kelas,  menjadi 18 peserta didik. Untuk Sekolah Luar Biasa, yang awalnya 5-8 menjadi 5 peserta didik per kelas. Untuk PAUD dari standar awal 15 peserta didik per kelas menjadi 5 peserta didik per kelas.

''Sekolah juga harus mengurangi jumlah hari dan jam belajar, dengan sistem pergiliran rombongan belajar (shift) yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan,'' urainya.

Masih dalam rilisnya, Agustina yang juga Ketua Umum IKA FIB Undip itu  memastikan bahwa penerapan pembelajaran tatap muka itu harus terus dievaluasi. Maksudnya, setiap pihak harus awas dan peduli akan kemungkinan berjangkitnya kembali Covid-19. Karena itu, jika satuan pendidikan terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerah berubah, maka pemerintah daerah wajib menutup kembali satuan pendidikan.

''Jadi, implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan provinsi atau kabupaten/kota, bersama dengan Kepala Satuan Pendidikan wajib berkoordinasi terus dengan satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 guna memantau tingkat risiko di daerah. Itu harus terpantau terus,'' tegasnya.

Agustina juga menyoroti pelaksanaan pembelajaran tatap muka di daerah terluar, tertingga, dan terdepan (3T) yang justru 88% berada di zona hijau dan kuning. Menurutnya, daerah 3T ini harus mendapatkan perhatian khusus karena pembelajaran daring atau jarak jauh tidak bisa dilaksanakan secara efektif karena minimnya akses. Dengan demikian, SKB Empat Mentri seharusnya dapat segera dilaksanakan di daerah 3T ini.

''Saya kira opsi yang diberikan SKB itu harus segera diadopsi oleh daerah 3T. Selama ini daerah #T itu yang paling tidak efektif untuk belajar daring karena sarana dan akses yang sangat minim. Dengan SKB itu maka proses pembelajaran akan dapat normal lagi, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat.

Di akhir rilisnya, Agustina juga menegaskan tentang kewajiban negara untuk membiayai pelaksanaan perlengkapan protokol kesehatan di satuan pendidikan dengan penambahan anggaran.

''Negara harus hadir, dan membiayai pengadaan perlengkapan protokol kesehatan itu. Jangan sampai SKB itu tidak dilaksanakan karena pemda dan satuan pendidikan tidak siap untuk membiayai. Rasa aman kan muncul dari tersedianya perlengkapan protokol kesehatan di satuan pendidikan,'' tegasnya di akhir rilis.

Penulis : Arya
Editor   : edt